Kartu Pangandaran Juara, Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Usaha

kartu pangandaran juara
CALON bupati Pangandaran nomor urut 1 Jeje Wiradinata menunjukkan Kartu Pangandaran Juara. doc/ruber.id

BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Kedua pasangan calon (paslon) di Pilkada Pangandaran 2020 meluncurkan program pelayanan masyarakat dalam bentuk kartu.

Pasangan Juara (Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan) meluncurkan Kartu Pangandaran Juara (KPJ). Sementara seterunya, pasangan Aman (Adang Hadari-Supratman) meluncurkan program kartu Aman.

Adu gagasan dan konsep itu mewarnai masa kampanye pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran yang bakal digelar 9 Desember mendatang.

Secara umum, prinsip program tersebut memiliki kesamaan. Sama-sama kartu penanda yang menjanjikan kemudahan pelayanan pemerintah kepada warga. Terutama masyarakat kurang mampu.

Namun jika diselami lebih dalam, terdapat perbedaan signifikan di antara kedua kartu tersebut. Apalagi dalam sektor pengembangan ekonomi masyarakat.

Calon bupati Pangandaran nomor urut 1 Jeje Wiradinata mengatakan, pihaknya menitik beratkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha.

Program Kartu Pangandaran Juara wirausaha ini memiliki batas bawah atau batas minimal nilai bantuan sekitar Rp7.5 juta.

“Contoh pada pelaku usaha mikro seperti pedagang pecel keliling. Kalau hanya diberi bantuan modal usaha Rp1 juta, tidak akan memberikan dampak signifikan,” kata Jeje usai kampanye di Padaherang, Senin (9/11/2020).

Baca juga:  Warga Pangandaran Banyak Belum Bisa Bedakan Kertas Suara

Hal itu tak akan terjadi peningkatan kapasitas usaha. Melalui Kartu Pangandaran Juara wirausaha, selain diberi tambahan modal usaha, pedagang itu pun akan diberi sarana penunjang kegiatan usaha.

“Bentuknya bisa diberi sepeda yang telah dimodifikasi untuk berjualan. Sebelumnya mereka dagang keliling memakai nampan, nanti kan berkeliling dengan sepeda khusus,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Jeje, jangkauan usahanya bakal lebih luas dan bisa meningkatkan kapasitas usahanya, omzetnya pun naik. Diakuinya hal tersebut dinamakan pemberdayaan serta peningkatakan kapasitas usaha.

Kartu Pangandaran Juara Berlaku untuk Kegiatan Usaha Lainnya

Jeje menuturkan, hal itu juga berlaku untuk kegiatan usaha lainnya dengan ‘treatment’ yang disesuaikan. Misalnya untuk sektor pertanian, targetnya petani padi di Pangandaran bisa menghasilkan beras premium.

Disitulah Kartu Pangandaran Juara pertanian hadir dengan memberikan bantuan benih, pupuk dan penerapan teknologi. Sehingga, hasil panen dapat menghasilkan beras kualitas premium, otomatis penghasilan petani pun bertambah.

Baca juga:  Jelang Kampanye Terbuka, Polisi Ajak Caleg Deklarasi Damai

“Secara umum kami ingin mendorong pelaku usaha kecil naik menjadi kelas menengah. Kemudian yang menengah bisa menjadi kelas besar. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usahanya,” tuturnya.

Dirinya mencontohkan persoalan yang tengah dihadapi oleh perajin bata merah. Di mana, kegiatan usaha mereka kini tengah terancam oleh adanya bata ringan (hebel) berukuran besar.

“Apakah masalah mereka selesai kalau kita bantu dengan bantuan Rp1 juta atau bahkan Rp10 juta, pasti tidak. Maka langkah yang akan diambil adalah dengan memberikan bantuan yang efektif dan tepat sasaran,” terangnya.

Misalnya memberi mesin pengolah tanah agar produk yang mereka hasilkan bisa bersaing di pasaran. Atau kalau perlu, mereka dilatih dan difasilitasi supaya bisa membuat bata ringan. Jadi ‘treatment’-nya berbeda, disesuaikan.

Tak cukup hanya diberi uang kemudian tak membekas. Orientasi para pelaku usaha Juara itu harus fokus kepada peningkatan kapasitas dan kualitas produk atau layanan.

Baca juga:  Ribuan Surat Suara Pilkada Pangandaran Ditemukan Rusak

“Itulah sebabnya, jika dikonversi kepada nilai uang batas minimal bantuan yang diberikan oleh Juara. Berada di kisaran angka Rp7.5 juta sampai puluhan juta rupiah,” ucapnya.

Jeje menyebutkan, kemampuan fiskal APBD Pangandaran terkait dengan potensi besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk program tersebut, bukan menjadi masalah.

“APBD Pangandaran masih mumpuni untuk membiayai rencana program itu. APBD hakikatnya untuk rakyat. Bupati harus bisa mengondisikan alokasi anggarannya, karena program ini untuk masyarakat,” sebutnya.

Jeje menyampaikan, selama menjabat sebagai Bupati, dirinya memiliki prinsip selalu berusaha mengarahkan agar APBD bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Silakan cek postur APBD Pangandaran beberapa tahun terakhir. Porsi kepentingan rakyat selalu lebih besar,” tambahnya. (R002/dede ihsan)

BACA JUGA: Pilkada Pangandaran 2020, Pasangan Juara Miliki Program Lumbung Pangan Mandiri