PANGANDARAN, ruber.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat bebas dari politik uang.
Aktivis HMI Komisariat Pangandaran Ressy Aprilianti mengatakan, untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas, hendaknya dilakukan melalui tahapan yang sehat dan bersih.
“Jika tahapan Pilkada sudah diwarnai dengan praktik politik uang dan jual beli suara. Maka akan berdampak pada buruknya demokrasi,” kata Ressy.
Ressy menuturkan, suara rakyat di TPS merupakan hak politik. Maka rakyat bebas memilih tanpa harus berpikir timbal balik terhadap uang yang diberikan oleh peserta dan tim pemenangan.
“Kami minta Bawaslu berperan aktif semaksimal mungkin dalam mengawasi kemungkinan praktik kotor jual beli suara atau politik uang di Pilkada Pangandaran,” tuturnya.
Potensi praktik politik uang pada Pilkada Pangandaran 2020, kata Ressy, bisa saja dilakukan oleh kandidat dan tim. Maka seluruh pihak harus bertanggungjawab agar politik uang tak terjadi.
“Bawaslu punya jaringan Sekolah Kader Pengawasan Partisipasi (SKPP), itu harus diberi peran dan dimaksimalkan,” ujarnya.
Pemkab Pangandaran Segera Bentuk Satgas Anti Politik Uang dan Mafia Pemilu
Pemkab Pangandaran segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang dan Mafia Pemilu menjelang Pilkada 2020.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, satgas tersebut nantinya bertugas untuk mengawasi sumber dana para pasangan calon yang berkontestasi.
“Ini dilakukan agar proses demokrasi di Pangandaran berjalan sehat. Kami segera menggelar rapat koordinasi,” kata Jeje usai melantik pengurus FKUB Kabupaten Pangandaran di IC Cijulang, Selasa (8/9/2020).
Adapun yang bakal menjadi pembahasan itu di antaranya, peran dan fungsi jika menemukan praktik politik uang yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab.
“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Supaya Pilkada Pangandaran 2020 yang diselenggarakan berjalan dengan lancar,” ucapnya.
Terlebih, kata Jeje, anggaran Pilkada yang bakal digelar 9 Desember 2020 itu sangat besar, hampir Rp80 miliar. Maka jangan sesekali mencoreng tahapan dengan praktik politik uang.
Jeje menjelaskan, dalam kapasitas sebagai bupati tentu menjadi tugas untuk menjaga bagaimana proses politik di Pangandaran ini sehat dan bersih.
Satgas tersebut akan segera dibentuk dan dilantik secepatnya sebelum dirinya memasuki masa cuti sebagai Bupati Pangandaran. Karena akan mengikuti Pilkada Pangandaran 2020.
Anggotanya terdiri dari pejabat dan masyarakat. Bahkan, pihak Pemkab tengah berkonsultasi dengan TNI/Polri untuk menjadi bagian dari Satgas tersebut.
“Nantinya Satgas itu ada hingga ke tingkat desa, agar nilai-nilai dan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. Ini jadi persoalan penting, pundamen dan prinsip dari sebuah Pemilu yang baik,” jelasnya.
Dirinya menduga ada pihak luar yang mencoba untuk mengacak-acak pelaksanaan Pilkada Pangandaran 2020. Selain menjadi kewajiban sebagai bupati, tentu masyarakat Pangandaran harus melawan praktik itu.
“Siapapun yang menang pada Pilkada Pangandaran nanti, bagi saya tidak masalah. Tapi menjaga Pemilu yang bersih merupakan marwah dan kehormatan masyarakat Pangandaran,” ucapnya. (R001/smf)
BACA JUGA: Kelompok Milenial Peduli Terhadap Masa Depan Pangandaran
