PANGANDARAN, ruber — Persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pertanyaan tersebut terlontar pada pandangan umum Fraksi PKS terhadap penjelasan Bupati Pangandaran atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020.
Salah satu anggota Fraksi PKS Solehudin mengatakan, capaian indikator makro pembangunan tentang persentase penduduk miskin di Pangandaran rata-rata turun 19.91%/tahun.
“Dalam penurunan persentase penduduk miskin, ada permasalahan umum di lapangan terkait penentuan indikator kemiskinan yang berbeda-beda antarlembaga,” katanya.
Solehudin menambahkan, selain perbedaan indikator kemiskinan juga diperparah dengan adanya beberapa program yang diindikasikan tidak tepat sasaran.
“Kami pertanyakan apa dasar penurunan penduduk miskin yang digunakan oleh Pemkab Pangandaran,” tambahnya.
Solehudin menuturkan, apakah penurunan angka kemiskinan tersebut benar terjadi atau karena kesalahan data awal dari hasil perbaiakan data yang tidak sesuai dengan penerima manfaat program.
“Fraksi PKS berharap kebijakan Pemkab Pangandaran di tahun 2020 nanti ada upaya updating data keluarga.”
“Sehingga ke depan, memang benar-benar penurunan angka kemiskinan berdasarkan dari basis data yang berstatus keluarga prasejahtera” jelasnya.
Solehudin menjelaskan dengan updating data, maka akan sangat berpengaruh pada ketetapan sasaran program.
Sebab, lanjut dia, tidak tepat sasaran penerima manfaat program menjadi polemik di masyarakat.
“Harus jadi acuan bersama bahwa indikator penurunan angka kemiskinan benar berdasarkan data yang tadinya tidak mampu menjadi mampu atau berdaya bukan dari pendeletan data,” terangnya. smf
