BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Penanganan banjir di wilayah Kecamatan Padaherang, Mangunjaya dan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat akan dibahas pada 15 Maret 2021 mendatang.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ai Ijah Hartini mengatakan, masalah terbesar dari sulitnya penanganan banjir di tiga kecamatan tersebut adalah koordinasi dengan beberapa pihak.
“Ini dampak dari pembagian kewenangan. Antara pemerintah pusat melalui BBWS Citanduy, Pemprov Jabar melalui Dinas PSDA serta Pemkab Pangandaran,” kata Ai belum lama ini.
Untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah tersebut, kata Ai, diperlukan penanganan yang terintegrasi. Sehingga penanganan tidak parsial atau separuh-separuh.
“Tembok besar masalahnya adalah koordinasi dengan beberapa pihak. Terdengar sepele tapi kenyataannya susah dilaksanakan. Semoga saja nanti bisa selesai, ada solusi dan didukung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ai menuturkan, pembuatan embung sebagai media tampung ketika debit air meningkat memang sudah lama direncanakan. Terlebih, wilayah itu merupakan dataran rendah, sehingga mudah sekali banjir.
“Tapi kalau bersama-sama bersinergi, kita pasti bisa menanganinya. Kami berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar dan Pemkab Pangandaran terjalin dengan baik,” tuturnya.
Dirinya menilai, permasalahan banjir di wilayah Kecamatan Padaherang dan sekitarnya seperti tak ada solusi. Padahal, kata Ai, tiga kecamatan tersebut merupakan lumbung padi di daerah pesisir selatan Jawa Barat ini.
Lahan pertanian yang biasa terendam banjir, kata Ai, mencapai ratusan hektare. Tiga wilayah itu bisa dibilang lumbung padinya Kabupaten Pangandaran. Sektor pertanian juga menjadi penopang perekonomian masyarakat.
“Permasalahan banjir ini harusnya mendapatkan prioritas. Apalagi, sektor pertanian itu tahan banting, dia bisa survive di segala kondisi. Buktinya di tengah pandemi Corona, pertanian adalah sektor usaha yang tidak goyah,” sebutnya. (R002/dede ihsan)
BACA JUGA: Ratusan Hektare Persawahan Tak Produktif, Petani Alih Profesi
