BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pangandaran Tahun Anggaran 2018 tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) beranggotakan 13 orang.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pangandaran Adang Sudirman mengatakan, rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati Pangandaran terkait LKPJ tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan, Kamis, 28 Maret 2019.
“Laporan tersebut dibahas oleh Pansus yang dibuat DPRD, yakni dari PDI P 3 orang; PAN 3 orang; PKB 2 orang; Golkar 2 orang; PPP 2 orang dan PKS 1 orang,” kata Adang.
Adang menuturkan, hasil dari pembahasan Pansus nantinya akan memberi rekomendasi terhadap LKPJ Pangandaran yang telah disampaikan oleh bupati.
“Akan ada masukan demi masukan terhadap LKPJ tersebut untuk disempurnakan,” tutur Adang.
Terlebih, kata Adang, pandangan dari setiap fraksi juga tidak ada masalah sama sekali, semuanya bersifat normatif.
“Kami pun memberikan apresiasi, karena sebelum tiga bulan dari tahun berjalan, bupati harus menyampaikan nota pengantar. Dan saat itu juga dilaksanakan,” ujar Adang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam tahun anggaran 2018.
“Salah satunya adalah tidak tercapainya target PAD di beberapa SKPD,” kata Jeje.
Secara rutin, kata Jeje, pihaknya selalu mengadakan pembinaan dan evaluasi SKPD.
Baik pada SOPD (Struktur Organisasi Perangkat Daerah) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
“Kami sampaikan bahwa peningkatan volume barjas di Kabupaten Pangandaran meningkat di tahun 2018,” ucap Jeje.
Di antaranya, kata Jeje, sektor transportasi dan pergudangan cukup meningkat, lalu tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian.
“Hal itu didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor transportasi dan pergudangan, kemudian akomodasi makanan dan minuman,” sebut Jeje. (Arsip ruber.id/dede ihsan)
