Mudik Lebaran 2020 Jadi yang Terberat bagi Pemerintah dan Aparat Keamanan, Ini Alasannya

DEPOK, ruber.id – Mudik Lebaran tahun 2020 ini menjadi tantangan terberat bagi pemerintah maupun aparat keamanan.

Sebab, di tengah penanganan wabah virus corona yang terus meningkat, di sisi lain ada momentum besar yang dikhawatirkan mampu meningkatkan penyebaran COVID-19.

Pengamat Sejarah asal Kota Depok JJ Rizal mengatakan, mudik lebaran merupakan peristiwa budaya.

Dan ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat, Indonesia khususnya.

Sehingga, kata dia, diperlukan pendekatan khusus untuk mencegah mereka pulang ke kampung halaman.

“Salah satunya orang Betawi yang berada di wilayah Jabodetabek, ada ungkapan kita bekerja mencari uang selama 11 bulan.”

“Maka dalam satu bulan (Ramadan dan Idul Fitri)  dihabiskan untuk mencari ridho dan berkah,” ucapnya.

Baca juga:  Sore Ini, KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wapres Terpilih dalam Pemilu 2019

Berkaca dari hal ini, kata dia, maka harus ada solusi bagaimana pemerintah melakukan pendekatan dan niatan kampanye kultural kebudayaan secara  besar-besaran.

Rizal menjelaskan, pendekatan dari sisi struktur kebudayaan pada setiap kampung di seluruh Jabodetabek, menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan pemerintah daerah.

Selain menetapkan larangan untuk tidak mudik.

Dalam konteks ini, kata dia, bisa merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan di wilayah untuk membuat pernyataan kultural.

Yang mengimbau dan mengajak agar tetap tinggal dan tidak perlu pulang ke kampung halaman.

Salah satu contoh penerapan pendekatan dari sisi kebudayaan dan bisa ditiru pada setiap wilayah yaitu program Si Gacor milik Pemkot Tangerang.

Baca juga:  Sudah 2 Kali Divaksin, Bupati Sumedang Positif Covid-19

Di mana, kata dia, dibentuk kampung siaga corona yang didalamnya berisi RT, RW, kelurahan, kecamatan, bersama-sama melakukan penanggulangan COVID-19.

“Ini adalah medium, atau cara untuk mendekati masyarakat. Sambil memberikan imbauan, maupun sosialisasi penerapan aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPTJ Kemenhub RI Polana Pramesti sepakat dengan ide pendekatan dari sisi kebudayaan ini.

Polana menilai, keluarga memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman.

“Jadi tiap keluarga juga memberikan pemahaman kepada keluarga lain agar tidak perlu datang saat lebaran tahun ini, silaturahmi bisa dilakukan secara daring,” sebutnya. (R007/Moris)

BACA JUGA: Pemkot Depok Ingin PSBB Jawa Barat Sinergi dengan PSBB Jakarta