BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Minimnya aksi dari pemerintah desa soal penerapan PPKM Darurat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat memperparah keadaan.
Di lapangan, ketaatan masyarakat untuk mengikuti aturan kebijakan dari pemerintah pusat itu sangat minim. Bahkan untuk sekedar menerapkan protokol kesehatan.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengaku jengkel dengan minimnya respons beberapa pemerintah desa yang tak melakukan tindakan apa-apa.
“Saya nangis dapat laporan ibu hamil meninggal dunia karena Covid-19. Kemudian ada warga isolasi mandiri sampai bunuh diri.”
“Apa harus saya berhentikan kepala desa yang cuek, yang tidak menjalankan aturan PPKM Darurat ini,” kata Jeje usai evaluasi penerapan PPKM Darurat di Pangandaran, Senin (5/7/2021).
Terlebih, Jeje menegaskan, bahwa sesuai aturan, bupati memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa.
“Jangan diam saja melihat masyarakat banyak yang meninggal dunia akibat Covid-19,” ujarnya.
Jeje meminta, aparat pemerintah di semua level harus bersama-sama melawan kondisi memprihatinkan ini, sesuai dengan kapasitasnya.
“Gugus tugas kabupaten sudah bergerak menutup objek wisata dan mengeluarkan kebijakan. Itu seharusnya pemerintah desa melaksanakan di lapangan,” tuturnya.
Jeje menyebutkan, ada kebijakan pengawasan warga isolasi mandiri supaya tidak keluyuran. Dengan cara menandai rumahnya dengan stiker dan menggunakan gelang penanda.
“Itu juga tidak dilaksanakan. Padahal stiker dan gelangnya sudah disediakan. Membiarkan warga isolasi mandiri keluyuran berarti sama saja dengan menularkan virus kemana-mana. Mau sampai kapan beresnya kalau begini,” sebutnya.
Selain itu, di tingkat desa tidak ada check point protokol kesehatan (Prokes Covid-19) atau pos pemeriksaan masker. Di akses utama desa, pasar, mesjid dan lainnya.
Padahal, kata Jeje, langkah itu sangat penting untuk mendisiplinkan penggunaan masker bagi masyarakat.
“Saya lihat masih banyak warga abai Prokes dan ironisnya tidak ada upaya dari Satgas tingkat desa. Kan tidak mungkin kalau semua harus ditangani Satgas kabupaten,” terangnya.
Soal keluhan Satgas Desa yang tak memiliki anggaran, Jeje menyebut alasan itu tidak bisa diterima.
“Bikin pos pemeriksaan Prokes, mengimbau masyarakat bukan pakai uang. Tapi oleh kemauan, kesadaran dan rasa tanggung jawab,” ucapnya.
Tren Angka Kematian Akibat Covid-19 Meroket dalam Sepekan
Sementara itu, Kepala Dinas Pangandaran Yani Ahmad Marzuki menyampaikan, kasus kematian akibat Covid-19 di Pangandaran terus membubung. Total ada 87 orang yang meninggal dunia.
“Data kemarin total ada 87 orang meninggal dunia, sehari sebelumnya 85. Jadi di hari Minggu kemarin itu ada 3,” kata Yani.
Yani memaparkan, tren angka kematian akibat COVID-19 di Pangandaran meroket dalam sepekan terakhir.
“Minggu lalu tercatat yang meninggal sebanyak 55 orang. Jadi dalam sepekan kemarin terjadi kasus kematian sebanyak 32 orang,” paparnya.
Sementara itu, warga yang sedang menjalani isolasi mandiri saat ini sebanyak 271 orang. Maka perlu dilakukan pengawasan, agar mereka tidak keluyuran. Sehingga, menularkan kepada orang lain.
