SUMEDANG, ruber.id – Legislator Kabupaten Sumedang, Jawa Barat meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sumedang menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru.
Ketua Komisi I DPRD Sumedang Asep Kurnia menyebutkan, informasi dari Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumedang, saat ini terjadi penambahan jumlah honorer di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Bagaimana pun caranya harus dihentikan, karena jumlah honorer di Sumedang sudah banyak.”
“Yang sudah ada (honorer) juga belum jelas nasibnya, apalagi saat ini di tiap OPD terus merekrut tenaga honorer baru,” kata Asep, usai menerima audensi para honorer yang tergabung dalam Gabungan Tenaga Kerja Honorer Non-Kategori +35 (GTKHNK+35) di ruang rapat DPRD Sumedang, Selasa.
Asep menjelaskan, legislator prihatin dengan nasib para honorer di Kabupaten Sumedang, yang hingga saat ini belum mendapat kejelasan.
Terlebih, ada beberapa honorer di Sumedang yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang hingga saat ini belum jelas nasibnya.
Alasannya, SK tidak kunjung turun.
“Tentu ini membuat kami prihatin. Ada honorer lolos seleksi P3K tapi tidak kunjung menerima SK.”
“Selain itu, ada yang lolos seleksi CPNS tapi tidak diangkat karena tak memenuhi syarat.”
“Terlebih, banyak honorer yang berumur di atas 35 tahun tapi hingga saat ini statusnya masih honorer, karena tidak ada kepastian untuk diangkat menjadi PNS,” jelasnya.
Pihaknya, kata Asep, meminta semua OPD segera menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru.
Selain itu, BKPSDM Sumedang harus segera berkirim surat penegasan ke tiap OPD, untuk tidak menerima honorer baru, apapun alasannya.
“Kami meminta semua OPD menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru, ini poinnya.”
“Kami juga minta Pemkab Sumedang untuk segera mencari solusi terkait kejelasan nasib honorer yang sudah ada,” sebutnya. (R003)
