NEWS, ruber.id – Legislator DPRD Kabupaten Sumedang dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV mendorong agar usulan pembangunan di Kecamatan Darmaraja difokuskan pada kebutuhan paling mendesak.
Kebutuhan mendesak tersebut yakni perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, dan penyediaan air bersih.
Ketiga hal itu, harus menjadi skala prioritas di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah saat ini.
Hal tersebut, mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Darmaraja, pada Senin (7/2/2026).
Hadir sebagai narasumber, anggota DPRD Dapil IV, yakni H Sidik Jafar; Atang Setiawan; dan Sarip Hidayat.
Musrenbang tersebut, diikuti oleh unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat, guna menyusun rencana pembangunan untuk tahun anggaran 2027.
Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar mengatakan, Musrenbang merupakan jalur strategis agar aspirasi masyarakat dapat tercatat secara resmi.
Kemudian, dikawal hingga masuk dalam pembahasan program dan anggaran daerah.
“Musrenbang, menjadi pintu utama bagi usulan masyarakat. Apa yang disampaikan di sini akan kami dorong dan kawal dalam pembahasan anggaran.”
“Sehingga, usulan harus benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ucap Sidik.
Sementara itu, Atang Setiawan menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada selektivitas pembiayaan program pembangunan.
Oleh karena itu, penentuan skala prioritas dinilai menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan.”
“Maka, yang diprioritaskan adalah program yang paling mendesak dan manfaatnya paling dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.
Senada dengan itu, Sarip Hidayat menambahkan, kelengkapan data serta argumentasi yang kuat dari desa akan sangat mempengaruhi peluang suatu usulan untuk masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah.
“Usulan yang disertai data yang jelas dan alasan yang kuat akan lebih mudah diperjuangkan agar menjadi program prioritas,” jelasnya.
Hasil Musrenbang Kecamatan Darmaraja, Sumedang, selanjutnya akan dihimpun dan dibahas pada tahapan perencanaan.
Kemudian, penganggaran di tingkat kabupaten sebagai dasar penyusunan program pembangunan daerah ke depan. ***
