NEWS, ruber.id – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan dan pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di berbagai aspek.
Komitmen tersebut disampaikan saat rombongan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kampus IPDN di Jatinangor, Rabu (11/3/2026).
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan IPDN.
Menurutnya, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah praja yang menempuh pendidikan di kampus tersebut.
“DPR RI berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di IPDN. Dari hasil pemantauan kami, ketersediaan fasilitas yang ada masih belum proporsional dengan jumlah praja yang terus bertambah,” ujarnya.
Rifqi mengungkapkan, pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran IPDN pada 2026 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jika pada tahun sebelumnya, anggaran berada di kisaran Rp578 miliar. Maka, pada tahun 2026 direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp814 miliar dengan dukungan Presiden RI.
Anggaran tambahan tersebut, akan digunakan untuk mempercepat perbaikan mess atau asrama kesatriaan praja beserta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Selain infrastruktur, Komisi II DPR RI juga menyoroti kesejahteraan praja, khususnya terkait anggaran konsumsi harian.
Saat ini, alokasi biaya makan praja IPDN tercatat sekitar Rp43.000 per orang per hari.
Biaya tersebut, dinilai masih lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pendidikan kedinasan lain.
Seperti, taruna di kepolisian dan akademi militer yang mencapai Rp75.000 per hari.
“Kami berharap dengan adanya bantuan presiden ini, anggaran makan praja dapat ditingkatkan sehingga kualitas gizi mereka juga semakin baik.”
“Hal ini, penting untuk mencetak calon pamong praja yang lebih berkualitas,” katanya.
Kunjungan tersebut juga, menjadi momentum untuk mempererat hubungan emosional antara DPR RI dengan para purna praja yang kini bertugas di berbagai daerah di Indonesia.
Wamendagri Apresiasi DPR RI
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut mendampingi kunjungan kerja tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI terhadap pengembangan IPDN.
Bima menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri bersama pimpinan IPDN tengah melakukan berbagai pembenahan menyeluruh di lingkungan kampus.
Menurutnya, pembaruan dilakukan mulai dari sistem penerimaan calon praja, penguatan kurikulum, hingga peningkatan pola pembinaan.
“Ke depan, IPDN juga akan melakukan pembaruan kurikulum agar lebih relevan, melakukan rebranding kampus melalui penguatan kultur akademik dan pembinaan.”
“Selain itu, mengaktifkan kembali peran alumni dengan tetap menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,” jelasnya.
Rektor IPDN juga menyampaikan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah akan dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas praja. Termasuk, penggantian seluruh tempat tidur dan lemari pakaian serta rehabilitasi asrama.
Selain itu, pihak IPDN juga berharap dukungan Komisi II DPR RI terkait kuota penerimaan praja pada tahun 2026 yang diusulkan sebanyak 1.410 orang.
Menurut pihak kampus, jumlah penerimaan yang terlalu sedikit dapat berdampak pada optimalisasi penggunaan asrama dan aktivitas akademik. Termasuk, ketersediaan jam mengajar bagi para dosen.
Kegiatan kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah, sekretaris daerah, pejabat eselon I kementerian.
Selain itu, para alumni IPDN yang ikut berdialog dengan Komisi II DPR RI mengenai masa depan dan pengembangan institusi. ***
