Keran Ekspor Baby Lobster Dibuka, Nelayan Pangandaran Menolak Keras Rencana Menteri Edhy
PANGANDARAN, ruber id — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menolak keras rencana Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait membuka kembali keran ekspor baby lobster.
Sekretaris Jenderal HNSI Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, kebijakan ekspor baby lobster dapat merugikan dan merusak nelayan sendiri serta lingkungan hidup dalam jangka panjang.
Maka dari itu, nelayan Pangandaran menyatakan menolak ekspor dengan alasan yang jelas, nelayan menolak bukan karena pujian dan nafsu.
“Padahal aturan yang diterapkan Bu Susi sudah berdampak pada penurunan volume ekspor,” katanya kepada ruber.id di pesisir Pantai Barat Pangandaran, Jumat malam (20/12/2019).
Jika rencana Menteri KKP Edhy Prabowo diterapkan, kata Asep, nelayan Pangandaran tetap tidak akan mundur untuk menolak.
Terlebih, perairan laut Pangandaran merupakan satu wilayah penghasil lobster di Indonesia.
Hal lain yang menjadi anugerah Tuhan untuk nelayan adalah perairan laut Pangandaran itu salah satu habitat yang cocok bagi ekosistem lobster.
Asep menyebutkan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan perlahan mulai membuka pola pikir nelayan.
“Hal tersebut mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Jadi bagi mereka yang akan merubah kebijakan tersebut, saya pikir mereka tidak punya otak!,” sebutnya.
Bahkan, kata Asep, di Pantai Timur Pangandaran nelayan kerap sekali mendapatkannya di area pemecah gelombang dengan hanya menggunakan alat pancing.
“Kami sudah lama dan biasa melaut. Jelas paham lah kebijakan yang diterapkan Bu Susi sudah sangat tepat dan harus diteruskan,” tegasnya. dede ihsan
