Minggu, 20 Sep 2020

HNSI Pangandaran Tolak Eksploitasi Baby Lobster

Baca Juga

Yogie: Sekda Harus Segera Jalin Komunikasi Politik dengan DPRD

SUMEDANG, ruber -- Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Herman Suryatman yang kemarin dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, diwajibkan dapat menjalin komunikasi...

Dibiarkan Berdebu, Mesin Tik Tetap Digunakan Perangkat Desa Cikaramas dalam Kondisi Darurat

SUMEDANG, ruber - Sains dan teknologi akan selalu berkembang dari zaman ke zaman melalui kreativitas manusia yang selalu 'haus' berinovasi dan menciptakan hal-hal baru. Di...

Kapolres Cetuskan Program Ngopi di Kota Banjar

KOTA BANJAR, ruber.id -- Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana cetuskan program Ngobrol Pintar, Diskusi, dan Banyak Belajar atau Ngopi di Kota Banjar. Kegiatan Ngopi di...

Pesan Helma untuk Kaum Milenial dan Perempuan Kota Tasikmalaya: Memilih Itu Keren!

TASIK KOTA, ruber -- Ketua Korp PMII Putri (KOPRI) PC Kota Tasikmalaya Helmatillah menilai Pendidikan Pemilu bagi kaum perempuan sangat membantu. Pasalnya perempuan sering...

PANGANDARAN, ruber.id – Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan Perikanan (KP) Nomor 12/2020 dinilai akan menjadi lahan eksploitasi baby lobster.

Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Pangandaran Fuad Husen mengatakan, pihaknya merasa prihatin atas Permen yang diterbitkan Edhy Prabowo.

Permen yang terbit 21 Mei 2020 itu berpotensi menjadi eksploitasi baby lobster dan tidak menguntungkan masyarakat, terutama nelayan.

“Baby lobster itu salah satu biota laut yang jeda waktu populasinya lambat,” kata Fuad kepada ruber.id, Senin (29/06/2020).

Dengan pertumbuhan dan musim yang masuk katogori lambat, kata Fuad, maka rentan untuk terjadi kepunahan.

Dirinya menilai, Permen tersebut hanya membuka peluang bagi pengusaha besar saja.

“Otomatis potensi kapitalisasi pun akan mengancam perekonomian nelayan di Pangandaran,” ujarnya.

Fuad menuturkan, pihaknya akan melakukan penyadaran kepada nelayan terkait jual beli baby lobster merupakan perilaku yang akan mempercepat kepunahan lobster di Pangandaran.

“Harga memang menggiurkan, tapi dampak ke depannya bakal terpuruk dan keberadaan lobster akan punah,” tuturnya.

Fuad menerangkan, potensi lestari lobster harusnya dianalisa secara fakta, akademis dan ilmiah oleh KKP, jangan hanya berpihak pada pengusaha besar.

“Permen KP Nomor 56/2016 sudah kami anggap tepat lantaran dapat menyelamatkan biota laut, termasuk baby lobster,” terangnya.

Jika sekarang larangan pengambilan diatur pada Permen KP Nomor 12/2020, kata Fuad, maka masa depan nelayan dan masyarakat untuk menikmati lobster dikemudian hari tinggal kenangan saja.

“Kami akan instruksikan nelayan se Kabupaten Pangandaran untuk tidak melakukan penangkapan supaya sumber daya alam tetap terjaga,” tegasnya. (R001/smf)

Komentar

loading...

Artikel Terbaru

Dua Rumah di Pamulihan Sumedang Ludes Terbakar

SUMEDANG, ruber.id - Dua rumah panggung di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang ludes terbakar, Sabtu (19/9/2020) malam sekitar jam 20.15 WIB.

Ratu Dangdut Elvy Sukaesih Positif COVID-19

NASIONAL, ruber.id - Ratu Dangdut  Elvy Sukaesih positif COVID-19 dan dikabarkan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Putri Umi Elvy yaitu...

BJB Pangandaran Ngadigi, Digitalkan Sejumlah Objek Wisata

PANGANDARAN, ruber.id - Bank BJB bekerjasama dengan Pemkab Pangandaran, Jawa Barat dalam pengaplikasian QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard.

Sudah 4 Orang Meninggal karena COVID-19, Masih Banyak Warga Sumedang Melanggar Prokes

SUMEDANG, ruber.id - Sejak pandemi Covid-19 bulan Maret 2020 lalu, sudah ada empat warga Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang terkonfirmasi virus corona...

Catatkan 7 Kasus Baru, Konfirmasi Covid-19 Tasikmalaya 52 Orang

TASIKMALAYA, ruber.id - Dalam dua hari terakhir, kasus konfirmasi positif Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kembali bertambah tujuh orang, Sabtu (19/9/2020).