Wednesday, 8 Jul 2020

HNSI Pangandaran Tolak Eksploitasi Baby Lobster

Baca Juga

Soroti Penyimpangan, Hearing FRDB dan Wali Kota Banjar Memanas

BANJAR, ruber.id -- Hearing Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) dengan Wali Kota Banjar dan para kepala dinas yang bertempat di Ruang Rapat 2 Setda...

Badan Kehormatan DPRD Pangandaran Segera Bahas Laporan Etik Anggota Dewan

PANGANDARAN, ruber.id - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat segera membahas soal aduan masyarakat terhadap seorang...

Akhmad Buhaiti: Pendidikan Islam Harus Dikelola Lebih Bermutu

PANGANDARAN, ruber - Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Akhmad Buhaiti terpilih jadi pengurus Asosiasi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis)...

Pohon Tua 30 Meter di Gunung Kunci Sumedang Tumbang, Sekeluarga Syok

SUMEDANG, ruber -- Diduga salah perhitungan saat menebang, sebuah pohon pinus sepanjang 30 meter yang ada di Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Kunci, Sumedang...

PANGANDARAN, ruber.id – Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan Perikanan (KP) Nomor 12/2020 dinilai akan menjadi lahan eksploitasi baby lobster.

Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Pangandaran Fuad Husen mengatakan, pihaknya merasa prihatin atas Permen yang diterbitkan Edhy Prabowo.

Permen yang terbit 21 Mei 2020 itu berpotensi menjadi eksploitasi baby lobster dan tidak menguntungkan masyarakat, terutama nelayan.

“Baby lobster itu salah satu biota laut yang jeda waktu populasinya lambat,” kata Fuad kepada ruber.id, Senin (29/06/2020).

Dengan pertumbuhan dan musim yang masuk katogori lambat, kata Fuad, maka rentan untuk terjadi kepunahan.

Dirinya menilai, Permen tersebut hanya membuka peluang bagi pengusaha besar saja.

“Otomatis potensi kapitalisasi pun akan mengancam perekonomian nelayan di Pangandaran,” ujarnya.

Fuad menuturkan, pihaknya akan melakukan penyadaran kepada nelayan terkait jual beli baby lobster merupakan perilaku yang akan mempercepat kepunahan lobster di Pangandaran.

“Harga memang menggiurkan, tapi dampak ke depannya bakal terpuruk dan keberadaan lobster akan punah,” tuturnya.

Fuad menerangkan, potensi lestari lobster harusnya dianalisa secara fakta, akademis dan ilmiah oleh KKP, jangan hanya berpihak pada pengusaha besar.

“Permen KP Nomor 56/2016 sudah kami anggap tepat lantaran dapat menyelamatkan biota laut, termasuk baby lobster,” terangnya.

Jika sekarang larangan pengambilan baby lobster diatur pada Permen KP Nomor 12/2020, kata Fuad, maka masa depan nelayan dan masyarakat untuk menikmati lobster dikemudian hari tinggal kenangan saja.

“Kami akan instruksikan nelayan se Kabupaten Pangandaran untuk tidak melakukan penangkapan baby lobster supaya sumber daya alam tetap terjaga,” tegasnya. (R001/smf)

Komentar

loading...

Artikel Terbaru

Alokasi Anggaran COVID-19 Masih Tak Jelas, Janji Walikota Tasikmalaya Dipertanyakan

TASIKMALAYA, ruber.id - Janji Walikota Tasikmalaya Budi Budiman untuk transparan terkait alokasi anggaran COVID-19 hingga kini tak jelas...

Konvoi 50 Bus ke Pangandaran, Cara IPOBA Bangkitkan Dunia Pariwisata

PANGANDARAN, ruber.id - Selasa (7/7/2020), puluhan bus pariwisata dari berbagai perusahaan otobus (PO) memasuki objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat.

Kasus Bayi yang Dikubur di Indekos di Purworejo Terungkap, Ini Penjelasannya

PURWOREJO, ruber.id - Kasus penemuan mayat bayi yang dikubur di halaman belakang indekos di Kelurahan Sindurjan, Kecamatan/Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Mei...

Kronologi Truk Batu Bara Masuk Jurang di Ciherang Sumedang

SUMEDANG SELATAN, ruber.id - Truk batu bara bernomor polisi D 9057 BA masuk jurang dan nyaris menimpa rumah di Jalan Raya Cirebon-...

BPBD Jawa Barat Kunjungi Kantor SAR Bandung, Ini yang Dibahas

SUMEDANG, ruber.id - Sebagai sesama instansi pemerintahan, Basarnas dan BPBD memiliki irisan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah kebencanaan.