SUMEDANG, ruber — Adanya informasi 80% pejabat pengadaan yang ramai-ramai mengembalikan sertifikat pengadaan nasional dibantah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Setda Kabupaten Sumedang Feddy Fadillah.
Menurutnya, kondisi selama ini kondusif dan tidak pernah terjadi adanya pengembalian Sertifikat Pengadaan Nasional (SPN).
BACA JUGA: Pejabat Pengadaan di Setda Sumedang Mundur, Taufik: Jangan Sampai Terjadi Stagnansi Pembangunan
“Itu tidak ada penyerahan sertifikat seperti itu. Karena penyerahan sertifikat itu bukan ditujukan ke bupati atau LPBJ. Melainkan langsung ke penerbitnya, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah),” ujarnya saat dikonfirmasi ruber melalui telepon selullar, Selasa (8/1/2019).
Namun, Feddy juga tidak bisa mengelak saat ditanya adanya selebaran yang menunjukkan pengembalian sertifikat pengadaan nasional. Fakta munculnya selebaran ini telah menunjukkan pernah ada gejolak yang terjadi di lingkungan pejabat pengadaan.
“Itu mah kejadiannya tiga minggu yang lalu, Pak Sekda juga tahu. Ketika ada suatu permasalahan, dan itu sudah selesai,” sebutnya.
Berbeda dengan pernyataan Feddy yang menyatakan penyerahan sertifikat pengadaan itu telah diketahui oleh Sekda Sumedang. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan justru menyatakan belum menerima laporan adanya kejadian seperti itu.
“Saya belum mendapat laporan secara resmi, alasan mereka seperti itu saya juga belum tahu persis. Tapi saya nanti akan panggil mereka secepatnya,” kata Erwan usai menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Program Tahun Anggaran 2018 dan Sosialisasi Program TA 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Rabu (9/1/2018).
Erwan menegaskan, pihaknya siap untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pejabat pengadaan selama mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku.
“Kami akan jamin mereka bekerja dengan aman dan nyaman. Dan kami akan berikan perlindungan,” sebutnya. bay
