OPINION, ruber.id – Kebijakan Pemerintah yang Belum Menjadi Solusi. Ramadan, adalah bulan yang dinanti, walau terkadang penantian itu dibumbui berbagai permasalahan.
Karena di bulan Ramadan, sering kali membuat para ibu kewalahan, akibat meroketnya sejumlah barang pokok.
Bukan hanya barang pokok yang meroket, ketika hendak mudik biaya mudik pun tak kalah melangit.
OLEH: Sumiati (Pendidik Generasi)
Baru-baru ini, pemerintah menurunkan tujuh kebijakan. Yaitu, THR swasta diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Pengemudi dan kurir online mendapatkan bonus hari raya; pemberian THR dan gaji ke-13 untuk 9,4 juta aparatur negara.
Lalu, penurunan harga tiket pesawat dalam negeri 13%-14%; menurunkan tarif tol hingga 20%.
Kemudian, penurunan tiket kereta api hingga 25%; dan mudik gratis dari beberapa lembaga/kementerian dan diskon tarif internet hingga 50%.
Berbagai persoalan, salah satunya dalam sarana transportasi, terlebih pada masa mudik (Mulai dari kemacetan hingga kecelakaan) tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi yang berasaskan kapitalisme-sekuler.
Dalam sistem ini, transportasi menjadi jasa komersial karena pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.
Negara, hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha.
Sementara itu, di sisi lain, tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan.
Akibatnya, banyak yang mencari kerja di kota. Sehingga, tradisi mudik pun tak terelakkan.
Islam memandang, transportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan.
Meski pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, haram bagi negara menyerahkan pengelolaannya kepada swasta.
Negara wajib membangun hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu.
Selain itu, memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi.
Anggaran untuk mewujudkan semua ini, yaitu anggaran yang bersifat mutlak karena transportasi merupakan kebutuhan publik.
Negara Islam, memiliki sumber pemasukan yang banyak dan beragam, sehingga mampu untuk membangun infrastruktur termasuk dalam transportasi yang baik, aman dan nyaman.
Sehingga, rakyat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik.
Di sisi lain, Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban negara.
Oleh karena itu, Negara akan membangun infrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah. Bukan hanya di perkotaan.
Pandangan Islam
Dalam Islam, ekonomi negeri di kelola negara, untuk kebutuhan rakyatnya, dan di dalam Islam pula memiliki baitul mal. Di mana, seluruh harta disimpan di sana.
Sehingga, setiap keperluan rakyat dapat di ambil kapan pun dibutuhkan.
Dan sumber baitul mal pun jelas yakni berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang dan lainnya menjadi hak kaum muslim menurut syariat.
Sementara belum jelas individu pemiliknya meskipun sudah jelas alokasinya, maka ia adalah hak baitul mal.
Dan harta tersebut, wajib dibelanjakan untuk orang yang berhak menerima dan memilikinya untuk kemaslahatan kaum muslim.
Selain itu, pemeliharaan urusan mereka, atau aktivitas mengemban dakwah, maka semua itu menjadi tanggungan baitul mal.
Baitul mal, merupakan lembaga yang pertama kali didirikan, setelah turunnya surat Al-Anfal ayat 1.
“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang.”
“Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya).”
“Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.”
Demikian sumber dana baitul mal untuk kesejahteraan umat. Wallaahu a’lam bishshawab. ***
