BERITA PANGANDARAN – Kasus dugaan politik uang (money politics) dalam Pilkada 2024 Pangandaran berakhir dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.
Kesepakatan ini tercapai setelah pasangan calon (paslon) nomor urut 02, melalui kuasa hukumnya Ai Giwang Sari menerima hasil pembahasan dari Gakkumdu terkait laporan tersebut.
Ai Giwang mengatakan, dari 14 laporan yang diajukan, terdapat 9 terduga penerima dan pemberi yang dinilai memenuhi unsur pelanggaran.
Meski diberikan waktu 1×24 jam untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, pihaknya menyatakan bahwa mereka memutuskan tidak melanjutkan laporan ke polisi.
“Saya mendatangi SPKT untuk menindaklanjuti masalah ini. Namun kami datang bukan untuk melapor, melainkan untuk mencapai perdamaian,” kata Ai, Senin 21 Oktober 2022.
Ai menerangkan, keputusan untuk berdamai diambil karena paslon nomor urut 02 ingin menjaga situasi tetap kondusif dan tidak ingin ada warga Pangandaran yang terjerat pidana akibat kasus ini.
“Ini demi menjaga ketenangan dalam Pilkada 2024 dan menjadi pembelajaran agar Pilkada berlangsung bersih,” terangnya.
Ai menyebutkan, para terlapor dan pihak paslon telah menandatangani surat kesepakatan yang isinya menyatakan, bahwa para terlapor tidak akan mengulangi tindakan tersebut.
“Sementara pihak pelapor tidak akan melanjutkan permasalahan ke jalur hukum. Kasus ini memberikan pelajaran berharga agar praktik politik uang tidak lagi terjadi di tahap-tahap Pilkada berikutnya,” sebutnya.
Sementara itu, perwakilan dari Tim Sukses Paslon 02 Otang Tarlian menambahkan, pihaknya ingin kontestasi Pilkada dijalankan dengan bersih.
“Saya bersyukur juga punya pasangan calon yang punya pertimbangan yang matang. Mereka tidak ingin satupun masyarakat yang jadi korban,” kata Otang.
