JAKARTA, ruber.id – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.
Dengan ketentuan, penerima subsidi adalah peserta BPJAMSOSTEK yang masih aktif, dengan upah di bawah Rp5 juta/bulan, berdasarkan data upah yang dilaporkan dan tercatat pada BPJAMSOSTEK.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi skema, mekanisme, dan kriteria penerima program Bantuan Subsidi Upah dengan menggunakan data awal dari BPJAMSOSTEK, dan lembaga negara lainnya sebagai dasarnya.
BPJAMSOSTEK menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Bantuan Subsidi Upah ini.
“Data yang disampaikan BPJAMSOSTEK kepada pemerintah merupakan data peserta aktif kategori Pekerja Penerima Upah atau Pekerja Formal dengan upah di bawah Rp5 juta, berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat pada BPJAMSOSTEK.”
“Tidak termasuk di dalamnya peserta yang bekerja sebagai pegawai di BUMN, lembaga negara, dan instansi pemerintah, terkecuali Non-ASN,” kata Agus.
Saat ini, kata Agus, BPJAMSOSTEK juga sedang dalam proses mengumpulkan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria tersebut, melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga akan melakukan validasi ulang terkait data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK, untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran.
Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan Subsidi Upah ini berasal dari alokasi anggaran dari pemerintah.
“Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15.7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia.”
“Dalam dua hari ini, kami telah berhasil mengumpulkan sekitar 3.5 juta rekening peserta dan akan terus meningkat,” jelas Agus.
Agus berharap, pemberi kerja atau perusahaan dapat ikut proaktif membantu menginformasikan nomor rekening peserta tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sehingga dapat mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pengkinian data peserta.
“Bantuan Subsidi Upah ini merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK.”
“Selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP),” sebut Agus.
Agus menambahkan, BPJAMSOSTEK juga mengimbau perusahaan yang belum tertib dalam pembayaran iuran, segera memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami mengimbau agar perusahaan melakukan validasi tenaga kerja dengan upah di bawah Rp5 juta yang terdaftar di BPJAMSOSTEK, dan melaporkan nomor rekening mereka melalui aplikasi yang disiapkan oleh BPJAMSOSTEK, sehingga pemberian Bantuan Subsidi Upah ini segera bisa disalurkan,” tegas Agus.
Diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp37.74 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak Covid-19.
Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp600.000/bulan per orang selama 4 bulan. Atau per orang akan mendapatkan Rp2.4 juta.
Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali.
“Pemerintah berharap program ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar Indonesia dapat terhindar dari resesi ekonomi,” jelas Agus.
Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Sumedang Efa Zuryadi mengatakan, Kantor Cabang Sumedang juga telah memepersiapkan data tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang dimaksud.
“Kami saat ini sedang mempersiapkan data tenaga kerja di Kabupaten Sumedang sebaik mungkin. Sehingga kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Sumedang dapat semakin meningkat,” kata Efa. (R003)
BACA JUGA: BPJamsostek Raih Predikat WTM Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2019
