GARUT, ruber — Presiden Joko Widodo menjanjikan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya akan dimulai tahun ini 2019.
Rencana tersebut disampaikan kepada warga Kabuapaten Garut usai melaksanakan salat Jumat bersama di Masjid Besar Cibatu, Jumat (18/1/2019).
BACA JUGA: Berharap Reaktivasi Tak Jadi, Ini Keluh Kesah Penghuni Rel Cikajang-Garut
Jokowi menyebutkan, selama ini banyak pengguna jalan yang mengeluhkan kemacetan di jalan yang menghubungkan tiga daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan tol dapat mengurangi kemacetan tersebut.
“Saya kira, pembangunan tol ini merupakan hadiah bagi masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang saya cintai. Ke depan nanti, jangan sampai ada suara-suara yang sampai ke saya, Pak Gubernur, ini bagaimana jalannya macet, macet, macet,” ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, progres realisasi tol Cigatas saat ini sedang mengantre proses lelang. Sedangkan lokasinya sudah ditentukan. Namun dia tidak memaparkan secara jelas ihwal penetapan lokasi tersebut.
“Yang pasti, tidak lama lagi. Ini kalau pemenang lelangnya sudah ada, konstruksinya bisa langsung mulai,” katanya.
Jokowi menyempatkan diri untuk salat Jumat di Masjid Besar Cibatu, usai menghadiri program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di bawah binaan PT Permodalan Nasional Madani. Program tersebut digelar di Alun-alun Cibatu di samping masjid tersebut.
Di hari yang sama, Jokowi juga menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan secara simbolis di Masjid Besar Cibatu.
Sebanyak 257 sertifikat wakaf diserahkan untuk memfasilitasi pondok pesantren, masjid dan lembaga pendidikan di wilayah Garut, Banjar, Ciamis dan Tasikmalaya.
“Sertifikat wakaf itu penting untuk menghindari munculnya konflik kepemilikan lahan. Contoh kasus terjadi di Jakarta. Ketika itu terjadi sengketa lahan masjid, yang diinginkan oleh keturunan pemilik lahan yang telah diwakafkan,” katanya.
Pada saat penyerahan, kata Jokowi, tanah wakaf dengan peruntukan pembangunan masjid itu masih murah, dan sama sekali tak ada masalah.
“Tetapi, seiring berjalannya waktu harga tanah tersebut merangak naik, hingga mencapai harga Rp120 juta/meter. Nah, saat harga tanah jadi tinggi itulah muncul masalah. Ahli waris menuntut, sedangkan masjid tidak memiliki dokumen yang sah, sehingga posisinya lemah,” katanya. red
