BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bakal dijadikan retribusi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Pangandaran Tedi Garnida mengatakan, tera dan tera ulang timbangan belum menjadi peraturan daerah (Perda). Saat ini, regulasinya masih dalam tahap rancangan.
“Aktivitas alat ukur ini memang sangat potensi untuk dijadikan retribusi. Kegunaannya untuk menyetabilkan timbangan dan memberikan pelayanan terhadap konsumen,” kata Tedi kepada ruber.id, Kamis (24/9/2020).
Tedi menuturkan, Pemkab Pangandaran telah memiliki alat tera dan tera ulang di tahun 2020 disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikat.
Dengan begitu, pihaknya meminta kepada masyarakat yang memiliki alat ukur untuk sadar melakukan pengecekkan. Apalagi jika alat timbangan tersebut sering digunakan.
“Jeda waktu tera dan tera ulang minimal satu tahun satu kali. Nanti timbangan yang ditera akan diberi lebel pengesahan dari Pemkab,” tuturnya.
Layanan menyetabilkan kembali timbangan ini, kata Tedi, sebagai wujud tanggungjawab pemerintah terhadap konsumen agar tidak dirugikan saat transaksi.
Jenis alat ukur yang wajib ditera dan tera ulang di antaranya timbangan dacin, dacin logam, meja, elektronik, pegas, sentimal dan bobot insut.
“Bidang perdagangan dan kemetrologian akan turun ke lapangan untuk memaksimalkannya. Nanti keliling ke kantor kecamatan, desa dan pasar tradisional,” ujarnya.
Tedi menyebutkan, masyarakat yang melakukan tera baru tercatat sebanyak 17 pemilik timbangan. Jumlah tersebut berdasarkan data di tahun 2020.
“Bagi yang melakukan tera ulang sebanyak 2.220 orang dari potensi pemilik alat ukur se kabupaten yang mencapai 3.800 orang,” sebutnya. (R001/smf)
BACA JUGA: Pelaku UMKM di Pangandaran Mengalami Peningkatan Setelah Ikuti Pelatihan
