29.4 C
Indonesia
Sabtu, September 18, 2021
spot_img

Aktivitas Pariwisata Pangandaran Lumpuh, Pendapatan Daerah Terpengaruh

BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Sebagai daerah wisata, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, cukup mengandalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari aktivitas pariwisata.

Lebih dari 1 bulan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang diterapkan di daerah wisata ini membuat lumpuh aktivitas pariwisata.

Selain dampaknya dirasakan oleh masyarakat atau pelaku usaha wisata, tentu pemerintah juga merasakan hal yang sama. Yakni pendapatan asli daerah atau PAD jadi terpengaruh.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pangandaran Hendar Suhendar mengatakan, bulan lalu saja pihaknya hanya membukukan pendapatan pajak hotel dan restoran sebesar Rp200.000.

BACA JUGA:  Alat Peringatan Dini Tsunami di Pangandaran Hanya Ada Dua

Padahal biasanya itu miliaran rupiah. Hal itu salah satu contoh dampak dari PPKM lantaran tempat wisata ditutup. Sedangkan hotel dan restoran mayoritas berada di dalam kawasan wisata,

BACA JUGA:  Tahun 2021 Insentif Guru Honorer Dekati Nilai UMK Pangandaran

“Dapat Rp200.000 juga mungkin itu pembayaran tunggakan bulan sebelumnya. Kan tempat wisata ditutup sudah lebih dari 1 bulan,” kata Hendar, Kamis (26/8/2021).

Diakuinya, kondisi keuangan daerah sedang terpontang-panting. Tak heran jika banyak pembayaran yang tertunda. Di antaranya adalah alokasi dana desa, penghasilan tetap perangkat desa.

Kemudian gaji honorer, pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan masih banyak lagi. Pendapatan ASN yang kerap disebut tunjangan daerah ini baru dibayarkan sampai bulan Mei.

BACA JUGA:  Pelajar di Pangandaran Mulai Disuntik Vaksin Covid-19

“Gaji non PNS juga ikut terdampak, tapi tak semua hanya beberapa saja. Kami tidak ada uang, terganggu oleh kebutuhan penanggulangan dampak Covid-19,” tuturnya.

Hendar menyebutkan, pihaknya sudah meminta pendampingan dari pihak Kejaksaan terkait penggunaan dana penanggulangan Covid-19. Hal itu bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan.

BACA JUGA:  Ini Masukan Komisi IV DPRD Soal Pembangunan di Pangandaran

“Pendampingan oleh Kejaksaan kalau di Pangandaran tidak hanya untuk Bansos, tapi semua anggaran Covid-19 kami minta diawasi. Refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 ini lumayan memutar otak,” sebutnya. (R002)

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles