BERITA SUMEDANG, ruber.id – Sebuah video yang menampilkan aksi oknum polisi menerima uang dari pengendara motor saat razia di kawasan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ramai diperbincangkan warganet usai viral di platform TikTok.
Video tersebut, tersebar luas melalui berbagai akun dan telah ditonton jutaan kali.
Kepala Seksi Humas Polres Sumedang, AKP Awang Munggardijaya, membenarkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi di wilayah hukum Polres Sumedang.
Ia menjelaskan, insiden itu berlangsung pada Minggu, 20 April 2025, saat Satlantas Polres Sumedang menggelar operasi rutin di Kecamatan Pamulihan.
“Dalam video terlihat jelas, seorang anggota kami menerima uang sebesar Rp100.000 dari seorang pengendara motor.”
“Kami sudah mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut memang terjadi di lokasi dan waktu tersebut,” ujar Awang di Mapolres Sumedang, Rabu (23/4/2025).
Oknum polisi yang menerima uang di kawasan Cadas Pangeran tersebut, diketahui berpangkat Aipda dengan inisial MD.
Menurut Awang, yang bersangkutan telah diperiksa oleh Propam dan tengah diproses untuk dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
“Saat ini Aipda MD sedang menjalani pemeriksaan oleh Bidang Propam. Sanksinya bisa berupa teguran tertulis, demosi, atau tindakan disipliner lainnya, tergantung hasil pemeriksaan,” jelasnya.
Awang menegaskan bahwa razia yang digelar di kawasan Cadas Pangeran adalah operasi resmi yang telah mendapatkan surat perintah.
Namun, tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak mencerminkan integritas institusi kepolisian.
Menanggapi viralnya video tersebut, Polres Sumedang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Khususnya, kepada pengendara yang menjadi korban pungutan liar.
“Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama kepada pengendara yang dimintai uang oleh anggota kami.”
“Kami akan menindak tegas pelanggaran ini sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan yang bersih dan profesional,” ucap Awang.
Polres Sumedang berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan internal dan menindak tegas setiap pelanggaran yang mencoreng nama institusi kepolisian. ***
