BERITA JAWA BARAT, ruber.id – Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, namun pencapaiannya tidak akan terjadi secara otomatis.
Grand Desain Pembangunan Kependudukan, menjadi strategi utama untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Sestama BKKBN), Budi Setiyono menyampaikan hal itu dalam acara Penyelarasan Program Prioritas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pembangunan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa.
Kegiatan tersebut, berlangsung di Aula Unikom Bandung, Kamis (13/2/2025).
Bonus Demografi: Peluang yang Harus Dimanfaatkan
Menurut Budi, bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok nonproduktif.
Namun, ia menekankan bahwa tanpa perencanaan yang matang, bonus demografi justru bisa menjadi beban bagi negara.
“Bonus demografi itu tidak otomatis membawa manfaat. Harus ada upaya sungguh-sungguh agar potensi ini benar-benar termanfaatkan. Kuncinya adalah perencanaan pembangunan berbasis kependudukan,” ujar Budi.
Namun, tantangan besar masih dihadapi. Dari 190 juta penduduk usia produktif di Indonesia, hanya 61 juta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang aktif.
Sehingga, hanya 30 persen yang berkontribusi terhadap fiskal negara. Sementara itu, 130 juta lainnya masih menjadi beban ekonomi.
Jawa Barat: Cerminan Tantangan Nasional
Situasi di Jawa Barat, menjadi contoh nyata dari kompleksitas pembangunan kependudukan di Indonesia.
Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, Dodo Suhenda mengungkapkan, Jawa Barat menampung 17,8 persen dari total penduduk Indonesia.
“Jawa Barat, memiliki 3 juta pengangguran dengan tingkat pengangguran mencapai 6,75 persen. Angka kemiskinan juga masih tinggi, yakni 7,08 persen.”
“Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,92 menunjukkan masih banyak tantangan yang harus diatasi,” jelas Dodo.
Acara ini, turut dihadiri oleh pemangku kebijakan dari tingkat provinsi hingga 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk membahas berbagai persoalan pembangunan keluarga. Termasuk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Fokus Utama
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Veronica Tan, yang hadir secara daring, menyoroti berbagai isu sosial di Jawa Barat. Termasuk, tingginya angka pernikahan anak dan perceraian.
“Pembangunan harus lebih responsif terhadap kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Gender harus terus ditingkatkan dengan lebih banyak melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan,” ucap Veronica.
Veronica menekankan, upaya perlindungan perempuan dan anak harus diperkuat. Terutama, dalam mencegah kekerasan.
“Kunci utama ada pada pengasuhan dalam keluarga. Kita perlu menciptakan ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak,” sebut Veronica.
Sinergi untuk Mewujudkan Jawa Barat Istimewa
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti berharap, acara ini bisa menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
“Keterlibatan seluruh sektor sangat penting, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi dengan pemerintah pusat harus terus diperkuat.”
“Sehingga, isu-isu pembangunan keluarga dapat ditangani secara efektif demi mewujudkan Jawa Barat yang istimewa,” kata Siska.
Perencanaan kependudukan yang matang, menjadi kunci dalam memanfaatkan bonus demografi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Indonesia mampu mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. ***
