BERITA SUMEDANG, ruber.id – Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menyatakan, tugas kepala daerah di masa otonomi daerah (Otda) adalah instrumen pembuat kebijakan dalam rangka menyejahterakan masyarakat.
Menurutnya, otonomi daerah merupakan peluang dan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan.
“Pada era Otda, ada perubahan mendasar di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang semula berada di zona nyaman menjadi zona kompetitif.”
“Hal ini karena, kepala daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif,” ujarnya saat menjadi narasumber Talkshow HUT ke 25 Otda di Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta, Jumat (23/4/2021).
Dalam acara yang digagas Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini, Dony juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan wajib di Sumedang telah berjalan cukup optimal.
Hal ini, sambung Dony, terlihat dari meningkatnya indikator makro pembangunan.
“Misalnya, meningkatnya IPM, menurunnya angka kemiskinan dan stunting, sistem merit ASN, nilai SPBE (e-Gov), SAKIP dan reformasi birokrasi yang masuk terbaik nasional,” jelasnya.
Semua capaian ini, kata Dony, tidak terlepas dari peningkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat berbasis digital.
“Memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi layanan sampai di tingkat desa merupakan ikhtiar kami untuk berinovasi dalam rangka menyejahterakan warga.”
“Termasuk, inovasi e-SAKIP desa sebagai sarana pengelolaan Dana Desa yang berorientasi hasil dan berbasis kinerja,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Dony, inovasi yang lahir di masa pandemi Covid-19 yang dihasilkan, karena adanya disrupsi yang menuntut lompatan dan terobosan.
“Hikmah dari pandemi ini lahir banyak aplikasi yang membantu aparat maupun warga agar tetap produktif di masa pandemi.”
“Contohnya, ada Markonah untuk aplikasi kerja di rumah. Ada Mauneh untuk pengawasan data Bansos Covid.”
“Ada Sila Sidakep untuk layanan pembuatan KTP dan KK dari rumah tanpa datang ke Disduk. Dan masih banyak inovasi lainnya,” ucapnya.
Ditanya terkait penguatan ke depan dalam mengembangkan Otda, Dony menyebutkan harus ada hubungan sinergitas antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam hal komunikasi dan kepercayaan.
“Kebijakan pusat harus tetap menjadi panduan dan pedoman bagi daerah dengan dipoles oleh kekhasan masing-masing daerah.”
“Jadi jangan dipoles dengan yang berlawanan dengan apa yang sudah digariskan. Harus tegak lurus,” jelasnya.
Cara kedua, kata Dony, yakni dengan membangun sistem yang berkelanjutan tanpa bergantung kepada siapa pemimpinnya.
“Jangan sampai perubahan kepemimpinan mengubah juga sistem yang sudah ada.”
“Jadi betul-betul dijaga sistemnya karena sudah ada Perda-nya, sudah ada Perbup-nya.”
“Seperti sistem merit ASN dan talent pool akan menjamin karir dan penempatan ASN yang jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” terangnya.
Dony menambahkan, terkait penanganan Covid-19 di daerah berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah harus bisa memobilisasi dan mengorkestrasi semua potensi yang ada di daerah untuk bersama-sama menanggulangi Covid-19 serta dampaknya.
“Seluruh unsur masyarakat sebagai modal sosial dilibatkan dalam 3T dan 3M. Begitu juga potensi ekonomi daerah dimobilisasi dan diorkestrasi dalam rangka pemulihan ekonomi, dimulai dari yang terdampak dari bawah seperti UMKM,” kata Dony.
Diketahui, dalam acara talkshow ini hadir pula narasumber lainnya yaitu Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik.
Kemudian Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, dan Walikota Makasar Mohammad Ramdan Pomanto. (R003)
BACA JUGA: Hari Jadi ke 443 Sumedang, Legislator Ajak Warga Wujudkan Kejayaan Sumedang
