Forum Pergerakan Pemuda Rajadatu Kecewa, Sekdes dan Bendahara Mangkir Saat Audiensi Sesi Kedua Terkait Transparansi Anggaran

TASIKMALAYA, ruber.id – Forum Pergerakan Pemuda Rajadatu, Cineam, Kabupaten Tasikmalaya mengaku kecewa dengan sikap aparat desa terutama sekretaris dan bendaharanya.

Bagaimana tidak, menurut Ketua Forum Pergerakan Rajadatu Milki Muhamad Sidik, pada sesi kedua audiensi terkait transparansi anggaran dana desa yang digelar Selasa (23/6/2020), sekretaris dan bendahara desa mangkir.

Milki mengatakan, di awal audiensi yang dilaksanakan di Aula Desa Rajadatu dihadiri Kepala Desa Rajadatu Agus Hendarjat, Sekdes Hendar, Bendahara Ucu Fitria dan kaur perencanaan.

Namun, pada sesi kedua yakni selepas dzuhur sekitar jam 13.00 WIB, sekretaris dan bendahara tidak hadir atau mangkir dari audiensi.

“Sebelum sekdes dan bendahara desa mangkir, memang sempat terjadi adu argumentasi antara rekan-rekan forum dengan aparat desa.”

Baca juga:  Z Dulur Coffee and Pool Tasikmalaya: Ngopi di Ketinggian Tebing, Anti Mainstream!

“Itu karena pihak pemdes tidak mau memberikan akuntabilitas dan transparansi secara data,” ucap Milki saat ditemui di kediamannya, Rabu (24/6/2020).

Milki menilai tindakan sekdes dan bendahara dalam audiensi sesi kedua tersebut menyepelekan aspirasi dari masyarakat.

Ditambah lagi, lanjut Milki, Pemdes Rajadatu enggan untuk memberikan transparansi anggaran.

BACA JUGA: Inginkan Transparansi Anggaran, Forum Pergerakan Pemuda Rajadatu Tasikmalaya Akan Buat Nota Kesepakatan dengan Pemdes

“Alasannya akan melakukan musyawarah yang mendalam terlebih dahulu sebelum memberikan transparansi anggaran.”

“Katanya ada kode etik yang harus diperhatikan, tapi saat diminta penjelasan lebih detail, pihak pemdes tak jelas jawabannya,” terang Milki.

Hal itu pun membuat Forum Pergerakan Pemuda pun heran dan bertanya-tanya.

Baca juga:  56 Orang dan Uang Puluhan Juta Diamankan Saat Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Tasikmalaya

“Mangkirnya sekdes dan bendahara desa tidak mungkin tanpa sebab. Kami dari forum akan meneruskan perjuangan mendapatkan untuk mendapatkan akuntabilitas dan transparansi karena ini menjadi pertanyaan besar bagi kami.”

“Kenapa kok kami sangat susah untuk mendapatkan transparansi secara data ditambah lagi dengan aksi mangkirnya sekdes dan bendahara desa,” ucap Milki. (R020/Indra)