PANGANDARAN, ruber.id – Pemkab Pangandaran, Jawa Barat dinilai berhasil dalam melakukan penataan diberbagai sektor di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Wiradinata.
Sejak dilantik 17 Februari 2016 lalu, Jeje berhasil membenahi tatanan birokrasi juga progres pembangunan di Pangandaran, bahkan sejajar dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat.
Tak hanya itu, Jeje pun menjadikan Daerah Otonomi Baru (Pangandaran) ini mendapat prestasi terbaik se Indonesia.
Barometer keberhasilan Jeje sebagai bupati, salah satunya terbukti pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2017-2018.
Hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan BPK untuk laporan keuangan 2017 dan 2018, Pemkab Pangandaran di bawah kepemimpinan Jeje Wiradinata dinilai transparan dan akuntabel mengelola keuangan.
Terasa istimewa, karena prestasi yang ditorehkan kabupaten di selatan Jawa Barat ini mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Asisten Daerah III Kabupaten Pangandaran Suheryana mengatakan, LHP LKPD BPK RI pertama kali (tahun 2014) mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Tahun anggaran yang digunakan saat itu masih Kabupaten Ciamis, lagi masa transisi dari Ciamis ke Pangandaran, mendapat predikat WDP hingga 2016,” kata Suheryana kepada, Senin (22/6/2020).
Suheryana menuturkan, banyak hal yang melatarbelakangi predikat opini WDP saat itu, salah satunya penataan aset dan administrasi belum maksimal.
Sejak pemeriksaan tahun anggaran 2016 yang menghasilkan LHP LKPD BPK RI tahun 2017, kata Suheryana, Kabupaten Pangandaran mendapat predikat opini WTP.
“Predikat opini WTP mampu dipertahankan Kabupaten Pangandaran hingga pemeriksaan anggaran tahun 2017 dan 2018,” tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pangandaran Hendar Suhendar menyampaikan, pemeriksaan penggunaan anggaran 2019 baru saja selesai.
“Harapan kami, LHP LKPD BPK RI tahun 2019 yang akan dikeluarkan tahun ini (2020) mendapat predikat opini WTP,” ucapnya.
Hendar menyebutkan, ASN di Pangandaran saat ini semakin memahami tatakelola dan administrasi, sehingga potensi untuk mendapat predikat opini WTP terbuka lebar.
“Kami tidak memungkiri masih ada beberapa hal administrasi dan tatakelola yang belum maksimal, tapi sekarang sudah ada perbaikan di setiap OPD,” sebutnya.
Terlebih, kata Hendar, pengelolaan keuangan di setiap OPD semakin baik dan sesuai standar akuntansi.
“Setiap turun LHP LKPD BPK RI, kami bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi yang harus dilakukan,” tambahnya.(R001/smf)
BACA JUGA: Soal Permen Ekspor Benih Lobster, Bupati Pangandaran Segera Lakukan Kajian Mendalam
