PANGANDARAN, ruber.id – Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan serta Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (18/6/2020).
Kegiatan yang digelar di KUD Minasari itu dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pangandaran.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Wilman Singawinata mengatakan, pihaknya ingin mengetahui cara pengembangan nelayan di Pangandaran pada masa paceklik.
“Apalagi pantai selatan ini kan punya masa paceklik yang cukup panjang, sehingga bagaimana antisipasi yang dilakukan di Pangandaran, kami ingin menerapkan ke 2.000 lebih nelayan di Cianjur,” katanya.
Selain itu, kata Wilman, pihaknya juga mempunyai masalah dengan Keramba Jaring Apung (KJA) di Cirata pada program Citarum Harum.
“Kami sedang mencari alternatif solusi untuk menangani masalah di Cirata, kalau KJA di Pangandaran kan berjalan dengan baik, kami ingin tahu itu,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga ingin mengetahui terkait tanaman mangrove yang ada di Kabupaten Pangandaran.
Karena, kata Wilman, Kabupaten Cianjur memiliki daerah yang cocok untuk ditanami mangrove, namun hingga saat ini belum ada.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Pangandaran Endang Ahmad Hidayat menyampaikan terima kasih banyak atas kedatangan Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur.
“Senang bisa berbagi pengetahuan, kami memberikan masukan ke DPRD Cianjur terkait pengembangan di sektor kelautan. Kita sama-sama dari Komisi II di bidang kelautan dan pariwisata,” katanya.
Selain bidang kelautan, kata Endang, pihaknya juga menyarankan untuk mengembangkan kuliner di Kabupaten Cianjur yang katanya belum berkembang.
“Kan hasil tangkap nelayan di laut itu bisa langsung dijual ke tempat kuliner, seperti di Pangandaran ini sudah punya dua tempat, di Pantai Timur dan Pantai Barat (Kampung Turis),” tuturnya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Pangandaran Bambang Suyudono menambahkan, potensi kelautan yang ada di Cianjur itu sangat luar biasa.
Bahkan, salah satu anggota DPRD Cianjur itu ada yang dari Cianjur Selatan, masyarakat di sana menghendaki adanya dukungan dari dinas terkait.
“Kami bilang, kalau dinas mengakui insan perikanan otomatis potensi kelautan yang ada di sana itu akan sangat luar biasa, baik dari hasil tangkap nelayan maupun usaha di bidang budidayanya,” tambahnya.
Bambang menyebutkan, berjalannya pengelolaan di bidang kelautan tergantung dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kalau bupati itu kan yang menyuport dan memberikan izin kitanya mau keluar daerah, untuk tidak bergantung pada APBD kabupaten.”
“Kita kan masih punya Pemprov, Kementerian dan DPR RI yang bisa ambil dari dana aspirasi. Saya suportnya di situ, harus kreatif, inovatif dan jemput bola,” sebutnya. (R002/dede ihsan)
BACA JUGA: Hasil Budidaya King Cobia di Pangandaran Tembus Pasar Luar Negeri
