KOTA BANJAR, ruber.id — Penyebab belum adanya pimpinan definitif di DPRD Kota Banjar salah satunya karena belum turunnya rekomendasi dari pengurus pusat Partai Gerindra.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Banjar Herdiana Pamungkas membenarkan hal ini.
Menurutnya, hingga hari ini, rekomendasi dari DPP Partai Gerindra untuk pimpinan DPRD Kota Banjar memang belum turun.
BACA JUGA:
HMI Desak DPRD Banjar Segera Tentukan Pimpinan Definitif
“Ya (Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra) belum turun sampai hari ini juga,” katanya kepada ruber, Senin (9/9/2019).
Herdiana mengatakan, DPC Partai Gerindra Kota Banjar sendiri telah mengusulkan dua nama ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Kota Banjar tersebut.
Kedua nama itu, kata Herdiana, yaitu dirinya sendiri, dan Jojo Juarno.
Namun, kata Herdiana, entah kenapa hingga hari ini (Senin, 9/9/2019) rekomendasi dari DPP Partai Gerindra untuk pimpinan DPRD Kota Banjar itu belum turun.
“Saya sendiri tidak tahu, apa yang menjadi kendala sehingga belum turun juga rekomendasi dari DPP Partai Gerindra itu,” ucapnya.
Herdiana berharap, rekomendasi dari DPP Partai Gerindra ini bisa turun pada minggu ini juga.
Namun, kata Herdiana, meski demikian, ia tidak dapat memastikannya. Sebab hal itu merupakan kewenangan mutlak dari DPP Partai Gerindra.
“Saya harap sih minggu-minggu ini bisa turun (Rekomendasi) itu. Tapi saya tidak bisa memastikan kapan turunnya itu. Karena, itu merupakan kewenangannya DPP Partai Gerindra,” sebutnya.
Sementara itu, ditemui terpisah, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Banjar Irfan Ali Sya’bana menanti sosok pimpinan DPRD Kota Banjar yang memiliki kompetensi kepemimpinan.
Selain itu, kata Irfan, pimpinan DPRD Kota Banjar nantinya juga diharapkan mampu menekankan kredibilitas tinggi sebagai pimpinan lembaga legislatif yang diembannya.
“Sudah seharusnya lembaga DPRD Kota Banjar ini benar-benar menjadi representasi bagi kepentingan masyarakat. Yakni, dengan menjadi lembaga yang taat dan mampu menjalankan amanah pertanggungjawabannya yaitu peran controlling, budgeting, dan legislasi,” harapnya.
Irfan menambahkan, pertanggungjawaban tugas tersebut harus benar-benar ditopang dengan sosok pimpinan legislatif yang kredibel.
Dan tentunya, lanjut Irfan, harus oleh orang yang memiliki kompetensi kepemimpinan yang layak menerima seluruh aspirasi yang akan ditampung.
‘Harus ditopang sosok pemimpin (DPRD Kota Banjar) yang kredibel tentunya,” katanya.
Irfan menegaskan, meskipun proses pemilihan pimpinan DPRD Kota Banjar belum dilakukan, karena saat ini beberapa di antaranya itu masih menunggu rekomendaai dari DPP partai politik masing-masing.
Namun yang jelas, lanjut Irfan, PMII Kota Banjar sangat mendukung apapun hasilnya.
Dan siapapun yang akan terpilih nantinya, PMII Kota Banjar juga berkomitmen untuk senantiasa menjadi mitra kritis transformasi yang baik sebagai agent of control.
“Harus secepatnya, supaya lembaga legislatif (DPRD Kota Banjar) ini berjalan sebagaimana mestinya. Jangan menunggu lama-lama,” ujarnya. agus purwadi
