KOTA BANDUNG, ruber — Paskapilpres 2019 yang berujung pada hasil akhir keputusan Mahkamah Konstitusi, sejumlah pihak menyerukan rekonsiliasi tingkat nasional.
Menanggapi hal ini, politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin meminta rekonsiliasi nasional ini dipertimbangkan kembali.
“Menurut hemat kami dan mendengar aspirasi dari bawah, sebaiknya dipertimbangkan ulang bila rekonsiliasi itu diartikan sebagai bergabung di pemerintahan dan mendapat kursi di kabinet,” kata Hasanuddin di Bandung, Sabtu (29/6/2019).
Hasanuddin memiliki sejumlah alasan. Di antaranya, Pilpres dan Pileg baru saja lewat. Menurutnya, dapat dikatakan pemilihan umum tahun ini paling keras.
“Pertama, hoaks dan fitnah secara masif dan sistematis merajalela. Kenyataannya hingga kini, luka akibat hoaks dan fitnah itu belum hilang dari ingatan kita semua. Apalagi berita bohong dan fitnah ini menyasar personal, komunitas bahkan partai,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.
Selain itu, kata Hasanuddin, pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dan partai koalisinya akan baik-baik saja bila ada di luar pemerintahan. Termasuk mengambil sikap sebagai oposan.
“Justru pemerintahan yang baik membutuhkan kontrol dari luar agar terjadi keseimbangan demi kepentingan publik,” ucapnya. roska
