SUMEDANG, ruber — Setelah politisi Partai Golkar Yogie Yaman Sentosa berbicara tentang komposisi DPRD yang akan datang, pandangan serupa datang dari Ketua Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Kabupaten Sumedang Ermi Triaji.
BACA JUGA: Parlemen Sumedang Dikuasai Oposisi, Yogie: Penentuan AKD Krusial bagi Parpol Pemerintah
Melihat komposisi hasil Pileg 2019 ini, Ermi mengaku tertarik untuk memprediksi jumlah dan komposisi fraksi DPRD Sumedang ke depan.
“Nanti kita lihat, apakah jumlah fraksi pemerintah versus oposisi akan sama atau ada yang lebih unggul. Tidak membandingkan jumlah anggota secara ‘telanjang’.”
“Karena keputusan politik di DPRD biasanya berdasarkan sikap fraksi. Baik persetujuan APBD atau perda-perda dan keputusan politik lainnya,” ujarnya kepada ruber, Selasa (7/5/2019).
Ermi menyebutkan, akan ada 7 fraksi di DPRD Sumedang. Yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PPP, PKS, PKB dan PAN.
Sedangkan sisanya, Partai Demokrat dimungkinkan bergabung ke dalam Fraksi PPP atau PAN.
Dengan formasi tersebut, lanjut Ermi, fraksi pendukung atau koalisi pemerintah ada tiga.
Yaitu PPP, PKB dan PAN. Sedangkan nonpemerintah ada empat yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan PKS.
“Yang menarik di sini adalah sikap PAN. Apakah masih tetap jadi pendukung pemerintah atau jadi mitra yang kritis dengan komposisi 3 dewan inkumben yang dikenal cukup kritis. Saya kira bukan hal mustahil mereka akan keluar dari barisan pemerintah,” ucapnya.
Sementara, Ermi justru memprediksi PKS yang akan merapat ke pemerintahan saat ini.
Sedangkan untuk PDI Perjuangan dipastikan akan tetap jual mahal dan tidak akan membuka komunikasi awal dengan bupati.
“Sikap Golkar juga menarik untuk ditunggu. Kalau Gerindra saya kira tidak akan banyak melakukan inisiatif komunikasi dengan pemerintah. Kalau PKB sudah barang tentu akan menjadi pendukung setia bupati,” terangnya.
Sementara itu, lanjut Ermi, yang paling menarik untuk ditunggu adalah dalam pemilihan pimpinan dewan dan alat kelengkapannnya seperti pimpinan komisi dan badan.
“Saya kira partai posisi 4 besar seperti PDI P, Golkar, Gerindra dan PPP akan berusaha merebut posisi ketua komisi dan badan-badan lain yang strategis seperti badan anggaran.”
‘Ketua komisi dan ketua badan itu dipilih oleh anggota komisi dan badan nantinya. Tapi semua tak lepas dari deal-deal yang dihasilkan dari lobi-lobi politik di dewan,” sebut Ermi
Namun demikian, Ermi menyatakan jika di Sumedang, polarisasi politik tidaklah terlalu menajam antara fraksi pemerintah dengan fraksi oposisi.
Hal itu dapat dilihat dalam pembahasan Raperda yang tidak terlalu menajam.
Melainkan yang tampak alot adalah dalam pembahasan APBD. Antara kepentingan pemerintah dan legislatif disebabkan beda sudut pandang dan beda prioritas.
“Paling krusial adalah dalam hal tarik menarik pembahasan APBD, antara pemerintah dengan DPRD. Kalau dalam konteks lain saya kira tidak terlalu menajam.”
“Yang paling keras mengingatkan janji bupati saya kira bakal datang dari PDI Perjuangan dan Golkar,” tuturnya. bay
