BERITA JAWA BARAT, ruber.id – Sebanyak 27 bupati/wali kota di Jawa Barat (Jabar) menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Penandatangan dilakukan dalam Rakor Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi yang digelar Pemdaprov Jabar di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3/2021).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Pemdaprov berinisiatif mengundang seluruh bupati/wali kota untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
Mengawali tahun 2021, setiap daerah perlu diingatkan untuk menyusun strategi pemberantasan korupsi. Terlebih, ada 8 daerah yang dipimpin bupati/wakil kota hasil Pilkada 2020.
“Jadi para pemimpin baru di daerah ini butuh penguatan terkait strategi pemberantasan korupsi. Sengaja kami kumpulkan sehubungan usainya Pilkada,” kata Emil sapaan akrab Ridwan Kami.
Emil menuturkan, Pemdaprov memiliki dua tugas utama dalam otonomi daerah. Pertama, urusan internal provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Kedua, bertanggung jawab membina pemkab/pemkot pemilik wilayah. Dalam pembinaan yang dilakukan asistensi KPK, ada pencapaian menggembirakan dalam upaya pemberantasan korupsi di Jabar.
“Tapi tidak sedikit juga kasus korupsi terungkap di Jabar, bahkan melibatkan kepala daerah. Ada pencapaian yang sudah dibimbing oleh KPK, namun kasus-kasus lain masih ada,” tutur Emil dalam rilis Humas Pemdaprov.
Salah satu yang harus diketahui bupati/wali kota, selain menindak, KPK juga mengedukasi dan mencegah korupsi lewat sistem pemerintahan. Edukasi dan pencegahan harus terus dibangun di 27 kabupaten/kota.
“Mudah-mudahan kami dan 27 daerah di tahun ini lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan. Sehingga kualitas pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Emil, masyarakat tetap percaya dan optimis bahwa sistem pemberantasan korupsi di Jabar semakin baik dari waktu ke waktu.
“Kepada media juga kami tolong beritakan pencapaian edukasi dan pencegahan ini. Jangan hanya penindakannya saja,” imbaunya.
KPK Sebut Tiga Strategi dalam Pemberantasan Korupsi
Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, mengingatkan pemberantasan korupsi itu tanggung jawab bersama. Aparatur pemerintah daerah, pusat, hingga masyarakat.
Dalam pemberantasan korupsi, kata Firli, KPK memiliki tiga strategi dan perlu dikembangkan di daerah. Pertama, KPK melakukan pendidikan masyarakat dengan melibatkan beberapa jejaring.
Di antaranya pendidikan, calon dan aparatur negara, politisi, penyelenggara negara, serta para pengusaha. Tujuan akhir pendidikan masyarakat ini supaya orang tak melakukan korupsi, karena sadar akan bahaya dan sebab korupsi.
“Korupsi adalah kejahatan. Bukan hanya melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, tapi jauh dari itu korupsi merampas hak kita semua,” terangnya.
Strategi kedua, kata Firli, menguatkan pencegahan. Pihaknya meminta kepada kepala daerah terlebih yang baru saja dilantik agar bisa menjaga integritas pemerintahan yang dibawa.
Jika hal itu bisa dilakukan, dirinya meyakini semua pihak akan mampu menghindari perilaku korupsi. Selain itu, daerah diminta untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menjauhi kontak fisik dalam hal perizinan.
“Dengan strategi tersebut kami yakin tidak akan ada peluang untuk korupsi. Kalau kedua strategi itu masih saja terjadi praktik korupsi, KPK tidak segan melakukan strategi ketiga, yakni penindakan,” tegasnya.
Bupati Pangandaran akan Bersih-Bersih Dapur
Saat dihubungi, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata membenarkan, bahwa 27 kepala daerah serta Gubernur Jabar telah menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK.
“Ini jadi motivasi kami untuk lebih berkomitmen lagi terhadap integritas untuk melakukan langkah-langkah yang baik. Ini upaya paling utama dalam menghadapi godaan yang mengarah ke tindak pidana korupsi,” kata Jeje.
Maka dari itu, pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan berkoordinasi di internal Pemkab. Terkait komitmen dalam pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan KPK.
“Kita harus lebih baik lagi, bersih-bersih dapur. Sehingga tidak ada hal yang tidak diinginkan. Intinya saya harus menjadi contoh sebagai figur panutan. Supaya tidak ada yang melakukan korupsi,” ucapnya.
Terlebih, dirinya akan mengevaluasi dan menghitung pendapatan para pejabat di lingkungan Pemkab. Apakah sudah cukup atau belum. Jeje bilang, karena keserakahan dan ketidakpuasan lah yang berpotensi melakukan korupsi.
“Kami akan menghitung tunjangan dan lain-lainnya, sudah cukup atau belum. Karena itu menjadi salah satu bagian yang penting dalam upaya menghindari tindakan korupsi di Pangandaran,” ungkapnya. (R002/dede ihsan)
BACA JUGA: Catatkan Laba Bersih Rp1.7 Triliun, bank bjb Konsisten Bertumbuh Positif di Tahun 2020
