Wednesday, 8 Jul 2020

Tuai Kontroversi, Permen Ekspor Benih Lobster Dinilai Merugikan Nelayan

Baca Juga

Cegah Kebakaran, Mang Oded Ajak Warga Kota Bandung Cek Berkala Instalasi Listrik

Cegah Kebakaran, Mang Oded Ajak Warga Kota Bandung Cek Berkala Instalasi Listrik KOTA BANDUNG, ruber.id -- Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial mengajak warga Kota...

Tertimpa Lantai Kamar Mandi, Ibu di Pangandaran Meninggal Dunia di Kolam

Tertimpa Lantai Kamar Mandi, Ibu di Pangandaran Meninggal Dunia di Kolam PANGANDARAN, ruber.id -- Nurhayati, 37, warga Dusun Memenger Rt/Rw24/08, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten...

Pencari Kayu Bakar Ditemukan Tewas di Curug Sawer

KBB, ruber -- Yayat, 63, ditemukan tewas di Curug Sawer di Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. BACA JUGA: Korban Tenggelam di Pantai Cipalawah...

Tiga Pendaki Gunung Tampomas Tanpa Identitas Ditemukan Tidak Bernyawa

SUMEDANG, ruberĀ -- Basarnas Jawa Barat baru saja menerima laporan ada tiga pendaki Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang tewas diduga tersambar petir pada Minggu (3/3/2019) siang. Kepala...

PANGANDARAN, ruber.id – Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 12 tahun 2020 menuai kontroversi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Permen KP yang diterbitkan Edhy Prabowo itu tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus).

Kontroversi terjadi lantaran Permen KP yang diterbitkan pada 4 Mei 2020 itu tidak sesuai dengan regulasi sebelumnya, yakni Permen KP Nomor 56 tahun 2016.

Salah seorang Praktisi Hukum di Kabupaten Pangandaran Fredy mengatakan, Permen KP yang baru diterbitkan dinilai memihak kepada pengusaha besar.

Di samping itu, Fredy mengkhawatirkan akan berdampak pada keterpurukan nelayan kecil dan tradisional, khususnya di Kabupaten Pangandaran.

“Kami khawatir, mereka (nelayan) akan tersingkir oleh regulasi yang diterbitkan Menteri KP Edhy Prabowo itu,” kata Fredy kepada ruber.id, Jumat (19/06/2020).

Selain itu, kata Fredy, hal tersebut akan membuka praktik monopoli bisnis bagi para pemilik modal besar, investor, eksportir dan importir.

Sementara, keberadaan nelayan di Pangandaran saat ini sedang ada pada posisi ancaman.

“Baik itu untuk penghidupan, keberlangsungan sumber daya perikanan kelautan, pendapatan keuangan negara dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Fredy menuturkan, amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuannya, agar terciptanya negara yang adil dan makmur sejahtera. Maka dari itu, kata Fredy, masyarakat berkewajiban menjaga dan melestarikan keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster, kepiting dan rajungan.

Terlebih, kata Fredy, Permen KP Nomor 12 tahun 2020 telah menghapus ketentuan yang ada dalam Permen KP Nomor 56 tahun 2016 era Susi Pudjiastuti yang melarang benih lobster dibudidaya apalagi diekspor.

“Peraturan era Menteri Susi itu sudah benar, karena berpihak kepada nelayan kecil dan tradisional. Sekarang malah terhapus seketika dengan terbitnya Permen KP Edhy Prabowo,” tuturnya.

Selain tentang benih, Menteri Edhy juga telah mengubah aturan terkait penangkapan lobster yang tengah bertelur.

Padahal, dalam Permen KP era Susi secara tegas mengatur, penangkapan atau ekspor lobster, kepiting dan rajungan hanya boleh dilakukan dalam kondisi tidak bertelur.

Namun, kata Fredy, dalam Permen KP baru ini mengubah dan menambah diksi dengan kalimat yang terlihat pada abdomen luar.

Sehingga, bunyi keseluruhannya menjadi dalam kondisi tidak bertelur, yang terlihat pada abdomen luar.

“Jadi Permen KP Nomor 12 tahun 2020 ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan dan mengkhianati nelayan kecil dan tradisional,” ucapnya.

Fredy menerangkan, dalam Permen KP yang baru ini menyebutkan nelayan kecil harus terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih lobster.

Bahkan, nelayan kecil penangkap benih bening lobster ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pertanyaannya, apakah Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) memiliki data jumlah dan penyebaran seluruh kelompok nelayan kecil di Indonesia?

Dibukanya izin ekspor benih lobster, kata Fredy, akan mendorong eksploitasi besar-besaran pada sumberdaya perikanan di pusat-pusat penangkapan dan budidaya lobster di seluruh wilayah Indonesia.

“Eksploitasi itu akan menghancurkan pusat-pusat perikanan rakyat yang selama ini terjaga secara lestari dan berkelanjutan,” terangnya.

Menurut Fredy, lobster (panulirus) harus dibesarkan dan dibudidayakan di dalam negeri hingga tiba masanya secara layak.

“Itu pun jika KKP memiliki pandangan, kebijakan dan komitmen bersama untuk menjaga, merawat serta menegakkan kelestarian keberlanjutan sumberdaya perikanan,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menilai, Permen KP Nomor 12 tahun 2020 berpotensi merugikan penghidupan nelayan kecil dan tradisional.

“Seketat apapun aturan, pengendalian dan pengawasan penangkapan benih lobster sulit dilakukan,” kata Jeje yang juga sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran.

Terlebih, dalam Permen KP yang diterbitkan Edhy Prabowo terkesan membuka jalan punahnya kelestarian sumberdaya perikanan. (R001/smf)

Komentar

loading...

Artikel Terbaru

Alokasi Anggaran COVID-19 Masih Tak Jelas, Janji Walikota Tasikmalaya Dipertanyakan

TASIKMALAYA, ruber.id - Janji Walikota Tasikmalaya Budi Budiman untuk transparan terkait alokasi anggaran COVID-19 hingga kini tak jelas...

Konvoi 50 Bus ke Pangandaran, Cara IPOBA Bangkitkan Dunia Pariwisata

PANGANDARAN, ruber.id - Selasa (7/7/2020), puluhan bus pariwisata dari berbagai perusahaan otobus (PO) memasuki objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat.

Kasus Bayi yang Dikubur di Indekos di Purworejo Terungkap, Ini Penjelasannya

PURWOREJO, ruber.id - Kasus penemuan mayat bayi yang dikubur di halaman belakang indekos di Kelurahan Sindurjan, Kecamatan/Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Mei...

Kronologi Truk Batu Bara Masuk Jurang di Ciherang Sumedang

SUMEDANG SELATAN, ruber.id - Truk batu bara bernomor polisi D 9057 BA masuk jurang dan nyaris menimpa rumah di Jalan Raya Cirebon-...

BPBD Jawa Barat Kunjungi Kantor SAR Bandung, Ini yang Dibahas

SUMEDANG, ruber.id - Sebagai sesama instansi pemerintahan, Basarnas dan BPBD memiliki irisan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah kebencanaan.