PANGANDARAN, ruber.id — Petugas program verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, bakal terkendala akses jaringan internet.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan, pihaknya menilai hingga saat ini masih ada wilayah blank spot atau sinyal lemah dibeberapa wilayah.
“Tentunya dengan akses jaringan internet yang lemah bakal menjadi kendala petugas di lapangan saat melakukan input data,” katanya kepada ruber.id saat Bimtek Verivali DTKS di salah satu hotel Pangandaran, Selasa (18/2/2020).
Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada petugas DTKS untuk melakukan input data secara ofline jika berada di wilayah blank spot.
Kemudian, kata Wawan, online kembali setelah masuk di daerah sinyal kuat untuk mengakses internet, maka data tersebut secara otomatis akan terrekap.
Wawan menuturkan, program verifikasi dan validasi DTKS merupakan salah satu tahapan pendataan kemiskinan.
Saat ini, petugas DTKS yang direkrut sebanyak 182 orang dibekali sejumlah materi melalui pelatihan selama 2 hari oleh narasumber yang profesional. Dimulai hari ini (Selasa-red) hingga besok.
Harapan pemerintah daerah, kata Wawan, kerja petugas DTKS di lapangan menghasilkan data yang maksimal agar penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
Terlebih, hasil kerja petugas DTKS akan menjadi referensi seluruh OPD di kabupaten, Pemprov Jabar hingga pemerintah pusat.
Di sisi lain, kata Wawan, program verifikasi dan validasi DTKS ini juga harus sinergis dengan institusi atau OPD lain, yakni BPS dan Disdukcapil.
Wawan menyebutkan, petugas DTKS akan memverifikasi sebanyak 43.181 kepala keluarga (KK) dengan masing-masing petugas memverifikasi 250 warga miskin.
Jika warga miskin tersebut tidak memiliki e-KTP, kata Wawan, akan menjadi kendala ke petugas disaat melakukan input data. (R001/smf)
BERITA TERKAIT: Pemkab Pangandaran Rekrut 182 Orang Petugas Verivali DTKS
