PANGANDARAN, ruber.id – Pendataan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akan dilaksanakan di bulan Maret hingga April 2020.
Program itu dilaksanakan oleh Bidang Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran.
Biaya untuk program tersebut, pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar dari APBD tahun 2020.
Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, se kabupaten tercatat sebanyak 43.181 kepala keluarga (KK) yang masuk pada DTKS.
Kemudian, kata Jeje, untuk menangani jumlah tersebut Pemda Pangandaran merekrut petugas pencacah data sebanyak 182 orang.
Nantinya, 1 orang petugas itu memverifikasi sebanyak 250 KK yang masuk di DTKS.
“Petugas yang berjumlah 182 orang itu tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran,” katanya, Rabu (12/2/2020).
Terpisah, Kabid Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Pangandaran Dewi Sundari menyampaikan, teknis pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di bulan Maret hingga April 2020.
Untuk honorarium para petugas, kata Dewi, dianggarkan Rp5.000/KK. Petugas itu akan bekerja menggunakan aplikasi siks-droid.
“Pelaksanaan program verifikasi dan validasi DTKS ini dikerjasamakan dengan BPS dan Disdukcapil,” tuturnya.
Adapun jumlah petugas pencacah DTKS se kabupaten di tiap kecamatan, kata Dewi, di antaranya ada 12 orang di Kecamatan Cijulang; Kecamatan Cigugur 15; Kecamatan Cimerak 21; Kecamatan Kalipucang 13.
Kemudian, Kecamatan Langkaplancar 26; Kecamatan Mangunjaya 15; Kecamatan Padaherang 33; Kecamatan Pangandaran 16; Kecamatan Parigi 22; dan Kecamatan Sidamulih sebanyak 10 orang.
“Sebelumnya, yang daftar itu sebanyak 240 orang. Tapi yang mengikuti tes hanya 221 orang dan yang lulus 182 orang,” sebutnya.
