PANGANDARAN, ruber — Merasa terjadi ketimpangan hukum di desanya, sejumlah warga Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar geruduk Kantor Inspektorat Pangandaran, Kamis (21/2/2019).
BACA JUGA: Tahun Ini, Pemkab Pangandaran Tambah Kendaraan Dinas Rp2.5 Miliar
Tokoh masyarakat Desa Jayasari Igi Indrabayu mengatakan, pihaknya meminta Inspektorat Pangandaran untuk melakukan pengawasan terhadap desanya.
Selain itu, pihaknya menginginkan adanya tindakan tegas dan kejelasan hukum terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak desa dalam tiap pengerjaan proyek.
“Kami merasa pihak desa tidak transparan terkait anggaran proyek yang dikerjakan selama ini.
“Dan tidak jelas pengelolaannya, sehingga masyarakat kurang memahami,” katanya kepada ruber, Kamis (21/2/2019).
Igi menyebutkan, warga sempat menanyakan langsung ke pihak desa terkait kejelasan anggaran salah satu proyek.
Nmun, kata dia, tak pernah membuahkan hasil.
“Seandainya ada indikasi, ya harus ditindak,” tegasnya.
Kalau tidak ada pun, lanjut Igi, pihaknya akan menerima dengan baik. Tapi pengawasan tetap harus ada dan tetap transparan.
Sementara, Inspektur Inspektorat Pangandaran Apip Winayandi mengatakan, pihaknya akan menelusuri terkait apa yang dilaporkan warga.
Selain itu, pihaknya juga akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap desa tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti laporan dari warga sesuai prosedur,” katanya.
Apip menuturkan, berdasarkan pengawasan berbasis resiko, ada 16 desa yang tengah diperiksa Inspektorat Pangandaran.
Masalah resiko, kata Apip, semua desa juga memiliki resiko. Apalagi, anggaran desa tiap tahunnya terus bertambah.
“Untuk Desa Jayasari memang belum dilakukan pemeriksaan,” tuturnya.
Kendati demikian, pihaknya sangat berterima kasih kepada warga yang telah melakukan pelaporan kepada Inspektorat Pangandaran.
“Artinya mereka ikut melakukan pengawasan terhadap desa, kami juga sangat terbantu,” tambahnya. dede ihsan
