Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Waspadai Warga Negara Asing dan DPT Ganda
KOTA DEPOK, ruber.id — Jelang kontestasi Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mewaspadai adanya keterlibatan Warga Negara Asing dan DPT ganda.
Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan Warga Negara Asing (WNA) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda ini potensi kerawanan yang rentan terjadi pada Pilkada 2020 di Jawa Barat (Jabar).
BACA JUGA: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Jabar: Kepala Daerah Jangan Rotasi Pejabat!
“Ini merupakan bagian dari kerawanan pemilu, mulai dari DPT tidak memenuhi syarat, DPT ganda hingga adanya WNA yang terdaftar di DPT.”
“Kami harapkan KPU bersinergi dengan dinas kependudukan (kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020) agar clear betul.”
“Minimal hasil verifikasi Pemilu 2019 jadi dasar acuan untuk menjadi daftar pemilih,” ujar Abdullah di Kota Depok, Sabtu (30/11/2019) kemarin.
Abdullah menyebutkan, sejumlah poin potensi kerawanan tersebut, akan jadi konsen jajarannya.
Termasuk, kata Abdullah, update pemilih pemula yang sudah masuk dalam DPT atau yang sudah pindah dan baru masuk, sudah masuk DPT.
“Ini jadi konsen kami agar DPT bersih. Ini karena, selain memastikan hak konstitusional juga wajib memastikan perencanaan logistik utuh, akurat dan tepat,” ucap Abdullah.
Abdullah menuturkan, hampir seluruh wilayah di Jawa Barat memiliki potensi kerawanan pelanggaran.
Terlebih, kata Abdullah, jika di daerah itu terdapat peserta dari jalur inkumben atau petahana.
“Ini potensial rawan semua, karena di beberapa daerah, ketika inkumben maju misalnya, ini juga jadi titik kerawanan dan di beberapa daerah itu jadi konflik horizontal.”
“Kemudian intervensi elit lokal terhadap penyelenggara pengawas jadi bagian,” sebut Abdullah.
Terkait hal ini, lanjut Abdullah, Bawaslu Jabar menganggap bahwa media atau jurnalis merupakan mitra strategis dalam mengawal pesta demokrasi. moris
