BERITA PANGANDARAN – Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pangandaran menentukan sikap politik di Pilkada 2024 yakni mendukung calon kepala daerah perempuan dengan tagline ‘women suport women’.
Keputusan tersebut berdasarkan hasil musyawarah dan penentuan sikap ini mengikat bagi seluruh kader Fatayat NU di Kabupaten Pangandaran pada semua tingkatan.
Ketua PC Fatayat NU Pangandaran Milki Barokah mengatakan, keberpihakan dalam politik pada Pilkada 2024 Pangandaran ini berdasarkan hasil kajian dan analisa secara komprehensif. Sehingga keberpihakan berdasar kepada tujuan yang mulia.
“Yakni terwujudnya keadilan dan kesejahteraan perempuan melalui penguatan hak-hak perempuan,” kata Milki, saat talk show dengan calon Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Jumat 13 September 2024.
Milki menuturkan, seiring berjalannya waktu, peran perempuan dalam membangun bangsa semakin diakui. Namun tantangan yang dihadapi semakin beragam dan kompleks.
Kendati demikian, pihaknya terus memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan dalam upaya mempersiapkan kader-kader Fatayat NU Pangandaran dengan berbagai program.
“Ya salah satunya ini talk show. Jadi kami bisa mendengarkan bagaimana pemimpin masa depan akan mengawal kebijakan. Tentunya dengan berpihak kepada penguatan hak-hak perempuan,” tuturnya.
Dua Komponen Terwujudnya Tujuan Organisasi
Milki menerangkan, untuk mewujudkan tujuan organisasi, fatayat memiliki dua komponen yang harus ditingkatkan. Yakni kuantitas dan kualitas.
Di mana, kuantitas ini berkenaan dengan berapa banyak jumlah Fatayat NU di Kabupaten Pangandaran. Penguatannya dengan cara rekrutmen sabahat untuk menjadi anggota fatayat.
“Kemudian kualitas. Penguatan kualitas ini ada dua, yakni penguatan kapasitas kader dengan cara pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengam skill atau keterampilan untuk kader,” terangnya.
Lalu yang keduanya, kata Milki, penguatan kapasitas lembaga. Yakni dengan cara mendorong kader Fatayat NU untuk menjadi penyelenggara, pengusaha, politisi. Kemudian menjadi profesional membangun jaringan dengan pemerintah, pengusaha maupun politisi.
“Membangun jaringan semua itu bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Harus kita ingat, Visi Fatayat NU yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan perempuan melalui penguatan hak-hak perempuan,” paparnya.
Jika sebagai Fatayat NU belum mampu mendorong kader untuk duduk sebagai pemangku kebijakan, kata Milki, maka setidaknya mendorong orang lain untuk bisa menjadi pemimpin yang akan peduli terhadap nasib perempuan di Kabupaten Pangandaran.
“Saat ini waktunya perempuan berdaya, bukan terperdaya. Dan kita harus berperan, bukan baperan,” ucapnya.
