DEPOK, ruber.id – Anggota DPR RI Hj Intan Fauzi meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data penyaluran Bansos bagi warga terdampak COVID-19.
Intan menilai, di beberapa daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), distribusi Bansos masih kerap salah sasaran.
Penyebabnya, kata dia, data penerima yang tidak valid. Salah satu sumbernya, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“DTKS kurang akurat. Akibatnya, distribusi JPS ini tidak tepat sasaran,” jelasnya melalui rilis yang diterima ruber.id, Sabtu (2/5/2020).
Persoalan ketidakakuratan data ini, kata Intan, menjadi persoalan serius bangsa ini.
Untuk itu, pemerintah harus segera memperbaikinya. Jika tidak, maka masalah ini tidak akan pernah selesai.
“Memang DTKS ini masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tapi harus dituntaskan sekarang. Sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang,” tegasnya.
Sejak Maret lalu, kata politisi PAN ini, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405.1 triliun untuk mengatasi dampak COVID-19.
Refocusing Anggaran ini untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Dukungan Dunia Usaha, dan lainnya.
Dari angka ini, kata Intan, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial. Di antaranya PKH, Bansos tunai, sembako, dan lainnya.
“Alokasi dana sebesar ini belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah,” terangnya.
Namun lagi-lagi, kata dia, basis data yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran.
Hal ini, kata Intan, terjadi di beberapa wilayah. Di mana, nanyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan.
Bahkan, lanjut Intan, pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, hingga ada orang yang sudah meninggal dunia masih masuk ke dalam penerima bansos tunai.
“Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi COVID-19,” ucap wakil rakyat Dapil Jabar VI ini.
Untuk itu, Intan mendesak pemerintah segera memperbaiki data penerima Bansos agar lebih tepat sasaran.
“Langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya,” ucap wakil rakyat Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima Bansos merupakan keharusan.
“Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya. (R007/Moris)
BACA JUGA: Warga Sumedang Diminta Tak Khawatir, Bansos Non-DTKS untuk Terdampak Corona Segera Cair
