BERITA SUMEDANG, ruber.id – Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menegaskan, seluruh warga Sumedang, termasuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA), berhak mendapat perlindungan dan pelayanan yang setara dari pemerintah.
Bupati Dony menyampaikan hal itu saat beraudiensi dengan jajaran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang di Gedung Negara, Senin (14/4/2025).
“Pinsip pembangunan inklusif adalah no one left behind, semua berhak mendapatkan pelayanan,” ucap Dony.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Dony menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.
Dony menekankan, pentingnya semangat gotong royong dan niat tulus dalam melayani masyarakat, termasuk ODHA dan ADHA di Sumedang.
“Kita harus meyakini bahwa jika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Niatkan semua langkah kita sebagai ibadah.
“Dengan niat lurus, Insya Allah, segala urusan akan dimudahkan,” ujar Dony.
Dony juga menyoroti fenomena HIV/AIDS di Sumedang yang menyerupai gunung es, dengan jumlah kasus terlapor sebanyak 484. Padahal, angka riil diyakini lebih tinggi.
Oleh karena itu, ia mendorong langkah kuratif dan preventif dilakukan secara paralel, mulai dari testing, tracing, hingga edukasi perilaku.
“Dari hulu ke hilir harus terintegrasi. Edukasi kepada masyarakat sangat penting, terutama melalui media, buku, bahkan film.”
“Basisnya adalah keluarga, dengan pendidikan sejak dini agar anak-anak kita tidak terjerumus pada perilaku berisiko,” ucap Dony.
KPA Sumedang Minta Tangkal Penyebaran Konten Negatif
Ketua KPA Sumedang, Retno Ernawati menyoroti pentingnya penguatan di hulu.
Ia mengajak seluruh pihak, terutama Diskominfosanditik Sumedang untuk turut menangkal penyebaran konten negatif di media sosial yang dapat mendorong perilaku seksual berisiko.
“Kami di hilir menangani ODHA yang sudah terkonfirmasi, tapi hulunya harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat tertular.”
“Kesadaran ODHA untuk tidak menularkan kepada pasangan juga sangat penting,” ujar Retno.
Kepala Dinas Kesehatan Sumedang, dr Aceng Solahudin Ahmad menambahkan, saat ini telah tersedia 16 sarana PDP (Pelayanan Dukungan dan Pengobatan) di Puskesmas.
“Tidak kalah penting pengobatan segera pasca-diagnosa dan upaya mencegah penularan lanjutan, termasuk dengan pelatihan konselor dan pelibatan fasilitas kesehatan swasta,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Sumedang, Enceng menyoroti tantangan pembiayaan bagi pasien ADHA.
Ia menyambut baik arahan Bupati untuk berkoordinasi lintas sektor agar tidak ada warga yang terkendala akses layanan kesehatan karena faktor ekonomi. ***
