SUMEDANG, ruber — Kurang dua bulan menuju Pilpres 2019, Bawaslu Sumedang mulai mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
BACA JUGA: Bawaslu Tuding KPU Pangandaran Tidak Transparan soal Data DPTb
Di tengah persaingan yang panas antara kubu Jokowi dan Prabowo, ada sejumlah kekhawatiran yang menjadi perhatian Bawaslu Sumedang.
Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumedang Ade Sunarya menilai, black campaign dan money politics menjadi kekhawatiran paling menonjol saat ini.
Selain berpotensi memecah belah bangsa, adanya black campaign juga dikhawatirkan membuat suasana pemilu tidak kondusif.
“Untuk Pilpres kami memang ada kekhawatiran, apalagi melihat saat ini kedua kubu memperebutkan Jawa Barat.”
“Karena Jawa Barat ini merupakan barometer nasional juga yang merupakan basis Prabowo. Sehingga kemungkinan tim Jokowi juga pasti akan mengintensifkan strateginya di Jawa Barat,” ujarnya kepada ruber, Selasa (26/2/2019).
Selain black campaign, kekhawatiran lainnya pada pemilu yang juga bersamaan dengan ajang pileg adalah adanya money politik yang akan terjadi jelang akhir masa kampanye.
“Biasanya peserta pemilu ini akan melakukan pelanggaran. Karena khususnya, untuk legislatif itu terjun bebas dalam persaingan politik.”
“Mereka akan bersaing dengan antarpartai maupun internal partai,” terangnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ade menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi dengan sejumlah lapisan masyarakat.
Salah satunya adalah terhadap santri yang ada di Kabupaten Sumedang.
“Selama ini kami terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada santri. Pesertanya dari sekitar 10 pesantren yang ada di Sumedang.”
“Dan mereka berasal dari berbagai organisasi yang berbeda, ada yang dari NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya,” ucapnya.
Selain itu, ucap Ade, panasnya tahun politik saat ini salah satunya akibat dipicu oleh media sosial, Bawaslu juga kini terus melakukan pengawasan secara intensif.
“Kami terus awasi, walaupun upaya kami cukup terbatas karena hingga saat ini kami belum menerima pendaftaran akun medsos,” sebut Ade.
Namun demikian, untuk meminimalisasi sejumlah pelanggaran juga berkembangnya hoaks di media sosial, Bawaslu Sumedang siap menerima laporan dari masyarakat.
Bilamana ditemukan adanya informasi yang mengarah kepada pelanggaran pemilu. Baik itu untuk Pilpres maupun pemilihan legislatif.
“Kami sudah instruksikan kepada semua panwascam untuk memantau. Kami juga berharap kalau pengguna medsos ada yang didugaan melakukan pelanggaran, silahkan sampaikan kepada kami,” tuturnya. bay
