22.4 C
Indonesia
Senin, September 27, 2021
spot_img

APBD Perubahan 2020 di Pangandaran Naik

PANGANDARAN, ruber.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengalami kenaikkan angka.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, APBD Perubahan tahun 2020 mengalami kenaikkan dalam angka. Dari Rp1.39 triliun menjadi Rp1.88 triliun atau 35.37%.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa kebutuhan belanja selama 2020. Di antaranya, masuknya bantuan keuangan dari Pemprov Jabar sebesar Rp396.57 miliar, belanja bantuan sosial Rp16.34 miliar.

“Penanganan COVID-19 lebih dari Rp81 miliar,” kata Asep usai rapat paripurna penetapan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan tahun 2020, Senin (31/8/2020).

Kemudian dari sisi pendapatan juga mengalami kenaikan sebesar Rp556.15 miliar. Semula, APBD murni 2020 Rp1.31 triliun, kini menjadi Rp1.87 triliun pada APBD Perubahan atau naik sebesar 42.20%.

BACA JUGA:  Pangandaran Dipersilahkan Lakukan Kegiatan Hingga 90%, Gubernur Jabar: Karena Disiplin dan Tegas
BACA JUGA:  DPRD Pangandaran Minta Desa Maksimalkan Peran BUMDes

Kenaikan itu pun bersumber dari masuknya bantuan keuangan Pemprov Jabar sebesar Rp396.57 miliar. Dana BOS Rp3.6 miliar dan DID direncanakan naik sebesar Rp382.26 miliar.

“Angka kenaikan tersebut memang sangat dinamis, seiring dengan terjadinya kondisi pandemi COVID-19,” ujarnya.

Bantuan Keuangan dari Pemprov Jabar di APBD Murni 2020

Asep menuturkan, Pemkab Pangandaran mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp530 miliar, tapi diperjalanan ada kebijakan refocussing. Sehingga mengalami penurunan.

Namun di sisi lain, DID mengalami kenaikkan dan diprediksi akan terus memuncak hingga akhir tahun 2020. Sejalan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah pusat.

“Adanya tambahan kegiatan belanja modal dalam APBD Perubahan tahun 2020 bukan semata-mata berdimensi mewujudkan pembangunan fisik,” tuturnya.

BACA JUGA:  Bupati Pangandaran: Kepala Desa Wajib Pampang Data Penerima Bansos
BACA JUGA:  Sebagian Besar Perusahaan di Pangandaran Tidak Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, kata Asep, akan diarahkan ke pola padat karya. Sehingga memiliki multiplier effect dalam mendongkrak kemampuan daya beli masyarakat.

“Semua angka yang tercantum dalam APBD Perubahan tahun 2020 bukan hanya semata angka. Namun bentuk tanggungjawab Pemkab Pangandaran,” ucapnya.

Asep menyebutkan, Raperda tentang APBD Perubahan tahun 2020 akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dievaluasi. Lalu, ditetapkan bersama. (R001/smf)

BACA JUGA: Rancangan KUPA-PPAS Disetujui Enam Fraksi di DPRD Pangandaran

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles