NEWS, ruber.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tetapi, menjadi strategi besar pemberdayaan ekonomi lokal dengan menempatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai motor penggerak utama di berbagai daerah.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah dan Masyarakat dalam mendukung Program MBG yang digelar di Harris Sunset Road, Kuta, Bali, pada 24-26 September 2025.
Acara tersebut, dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kabid Pemberdayaan UKM I Dewa Agung Gede Purnama, Kabadan BPPD Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra.
Kemudian, Kasub TU KPPG Denpasar Putu Diah Ernitasari, Perwakilan Ketahanan Pangan I Nyoman Widyana Putra, serta Kabid PUEMKP Luh Gita Andari.
Dalam sambutannya, I Dewa Agung Gede Purnama menyatakan, keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM.
“Pemberdayaan UMKM harus berlandaskan prinsip kesetaraan, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui koperasi dan BUMDes, kita ingin membangun rantai pasok pangan lokal yang kuat, dari petani hingga ke dapur gizi,” ujarnya.
Program MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini, bertujuan meningkatkan asupan dan pengetahuan gizi masyarakat. Terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita.
Di sisi lain, program ini juga menjadi penggerak ekonomi desa melalui penguatan produksi dan distribusi pangan bergizi berbasis lokal.
Peran Penting BUMDes dan BUMDesma
Senada dengan itu, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyoroti peran penting BUMDes dan BUMDesma dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok pangan.
“Dana Desa tahun 2025 wajib dialokasikan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan, termasuk MBG. BUMDes menjadi tulang punggung sebagai produsen, konsolidator, sekaligus distributor pangan bergizi,” jelasnya.
Sementara itu, Putu Diah Ernitasari menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal di daerah.
“Dengan sinergi yang lebih baik, dampaknya akan jauh lebih luas terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dari sisi ketahanan pangan, I Nyoman Widyana Putra menjelaskan, MBG tidak hanya berperan memperbaiki status gizi masyarakat. Tetapi, menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.
“Setiap porsi makanan bergizi yang disalurkan membawa multiplier effect ekonomi lokal. Kita ingin pangan sehat datang dari desa untuk anak-anak bangsa,” tegasnya.
Standar Keamanan Pangan Harus Ketat
Sementara, Luh Gita Andari menambahkan, keberhasilan MBG juga sangat ditentukan oleh penerapan standar keamanan pangan yang ketat.
“Penjamah pangan wajib memiliki sertifikasi dan memenuhi kelayakan higiene-sanitasi agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan sehat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa peran UMKM tidak hanya sebagai penyedia bahan baku. Tetapi, sebagai pilar utama dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi dan ketahanan gizi nasional.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat, Program MBG diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah.
Selain itu, menekan angka stunting, serta membuka lapangan kerja baru di tingkat desa. ***
