BERITA PANGANDARAN – Bupati Pangandaran nonaktif, Jeje Wiradinata, menyampaikan kritikan tajam terhadap kebijakan barier gate di kawasan wisata yang hanya memberikan akses gratis kepada lima desa.
Kelima desa itu yakni Desa Babakan, Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo dan Desa Cikembulan. Kebijakan tersebut menuai protes karena dinilai bisa merugikan desa-desa lain yang tidak termasuk dalam daftar.
Jeje mengatakan, selama masa nonaktifnya, ia selalu menghormati kewenangan Pejabat Bupati (Pj) dan tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
Namun, menjelang masa aktifnya kembali sebagai bupati, ia merasa perlu bertemu langsung dengan Pj Bupati untuk mempertimbangkan kemungkinan penundaan kebijakan ini.
Menurutnya, kebijakan barier gate harus didasari analisis yang cermat untuk menghindari dampak buruk bagi masyarakat.
“Saya setuju bahwa kita harus meningkatkan PAD, tapi PAD bukan segalanya. Kebijakan yang baik tidak seharusnya mengorbankan masyarakat Pangandaran,” kata Jeje, Sabtu 9 November 2024.
Jeje menegaskan, upaya meningkatkan PAD harus tetap selaras dengan kepentingan masyarakat, tanpa menambah beban yang tidak semestinya. Ia juga berkeinginan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
“Saya mengusulkan perbaikan sistem agar kebocoran PAD dapat dicegah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan yang adil dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut,” tuturnya.
Jeje pun mencontohkan Bali. Di mana, di sana tidak ada biaya masuk, tetapi PAD tetap terjaga. Itu yang menjadi target jangka panjang di Kabupaten Pangandaran.
“Mengapa saya harus ikut campur terlibat dalam isu ini. Karena tanggungjawab itu ada pada saya. Saya yang harus mempertanggungjawabkan semua yang terjadi selama masa jabatan saya,” tegasnya.
Dengan pernyataannya, Jeje menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat Pangandaran dan mencari solusi yang seimbang demi pembangunan daerah.
