Gercep Tangani Gempa, Menko PMK Apresiasi Pemkab Sumedang

Pemkab Sumedang karena Gercep Tangani Gempa
Ist/R015/ruber.id

BERITA ruber.id – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas kesigapan dalam menangani dampak Gempa Sumedang.

Saat kunjungannya di Gedung Negara pada Jumat (5/1/2024), Muhadjir bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suhariyanto S.Sos dan Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman menyaksikan upaya luar biasa Pemerintah Daerah.

Muhadjir menyoroti kecepatan Pemerintah Daerah Sumedang dalam memberikan bantuan perbaikan rumah warga, yang telah dimulai pada Hari ke-5 setelah gempa terjadi.

Bantuan tersebut disalurkan kepada 300 kepala keluarga, dengan nominal Rp15 juta untuk bangunan rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

Baca juga:  Pj Bupati Sumedang Datangi Rumah Duka Anggota KPPS yang Meninggal

“Ini merupakan contoh pengalaman positif di mana kolaborasi semua unsur memungkinkan Sumedang bertindak cepat dan cerdas dalam penanggulangan bencana,” ujar Muhadjir.

Menko PMK juga, memberikan penghargaan terhadap platform Sistem Tanggap Bencana dan Musibah (Sitabah) yang dimiliki Kabupaten Sumedang, memastikan, teknologi tersebut mendukung respons cepat terhadap bencana.

Menyoroti kecepatan penanganan, Muhadjir menyatakan, Kabupaten Sumedang berhasil lebih cepat dalam mengatasi dampak gempa dibandingkan dengan daerah lain.

Keberhasilan ini, menurutnya, dapat dicapai berkat kecepatan teknologi yang dikembangkan Sumedang, memungkinkan data warga terdampak diperoleh secara real-time dan tepat sasaran.

Pj Bupati Herman Suryatman menambahkan bahwa bagi yang tidak memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, atau berat, Pemkab Sumedang menyediakan bantuan stimulus.

Baca juga:  Kapolres Sumedang Imbau Warga Menahan Diri, Tunggu Hasil Pleno KPU

Ia meminta agar warga tidak perlu khawatir, asuransi akan diberikan kepada semua warga terdampak, meskipun nominalnya mungkin berbeda.

Proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Perkim diharapkan akan menjaga akuntabilitas, mengingat dampaknya terhadap keuangan negara.