DEPOK, ruber.id – Kebijakan penggunaan sistem Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) belum 100% digunakan masyarakat.
Warga di Depok sendiri, baru 40% saja yang sudah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran nontunai.
Ketua Kadin Kota Depok Miftah Sunandar menyebutkan, pemakaian QRIS di Depok terpantau baru mencapai 40%.
Sebab, aturan ini baru saja digulirkan. Sehingga masih butuh banyak disosialisasikan.
Kadin Depok, bersama pengusaha, dan pemerintah terus berupaya menyosialisasikan program QRIS.
“Sembari evaluasi pemakaiannya,” kata Miftah saat ditemui di wilayah GDC, Cilodong, Kota Depok, baru-baru ini.
Miftah menjelaskan, seharusnya kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) ini didukung oleh seluruh elemen ekonomi.
Akan tetapi, kata Miftah, dalam prakteknya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Untuk beralih secara langsung, memang tidak mudah. Contohnya saja, saat awal penggunaan kartu BPJS Kesehatan, untuk beralih tidak bisa secata spontan,” ucapnya.
Miftah mengakui, kebijakan QRIS juga berkesinambungan. Dengan munculnya berbagai dompet digital, yang mempermudah tiap proses transaksi keuangan.
“QRIS ini memang mempermudah. Kami juga mendukung, keberadaan dompet digital ini.”
“Tapi kembali lagi, sosialisasi harus dilakukan dengan gencar,” jelasnya.
Diketahui, BI secara resmi meluncurkan QRIS untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking.
QRIS, merupakan satu-satunya standar QR code pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia.
Bank Indonesia mengembangkan sistem ini dengan menggandeng Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Sistem QRIS ini menggunakan standar internasional EMV Co.1. (R007/Moris)
Baca berita terkait lainnya: bank bjb Raih The Best Digital Banking Innovation & The Best Banking in Financial Inclusion
