PANGANDARAN, ruber — Jelang Pemilu 2019, berbagai program pemerintah rentan diklaim partai politik tertentu.
BACA JUGA: KPU Tidak Ingin Berpolemik Terkait Tudingan Bawaslu Pangandaran
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Irfan Alawi mengatakan, jelang Pemilu Serentak 2019, program pemerintah rentan diklaim salah satu partai politik.
Harusnya, kata legislator asal dapil Pangandaran, Ciamis, Kota Banjar, dan Kuningan ini, penyampaian informasi tiap program pemerintah bisa tersampaikan secara utuh dan terbuka kepada masyarakat agar transparan.
“Aksi klaim program pemerintah oleh salah satu partai politik merupakan hal yang tidak sehat dan perlu diluruskan bersama,” katanya kepada ruber usai Reses di Balai Kampung, Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jumat (22/2/2019).
Dampak dari klaim tersebut, kata Ahmad, akan berimbas buruk dan memberi kesan seolah-olah hari ini banyak wakil rakyat dari partai lain tidak ikut berperan dalam pembangunan.
“Padahal, pembangunan yang dilaksanakan dilakukan bersama-sama dari berbagai elemen itu untuk kemakmuran bersama,” tambahnya.
Ahmad menginginkan, keterhambatan informasi antara masyarakat dengan wakilnya ataupun pemerintah bisa dijembatani melalui Reses.
“Agenda Reses yang kami laksanakan diharapkan jadi jembatan untuk menyampaikan keinginan aspirasi serta mewujudkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pangandaran,” ucapnya.
Irfan menuturkan, salah satu sukses atau keberhasilan pemilu yakni, menjaga ketenangan, ketentraman di tengah masyarakat.
“Jangan sampai gara-gara pemilu, perbedaan pendapat atau berbeda pilihan menjadi perpecahan di kalangan masyarakat,” terangnya.
Ahmad menyebutkan, pihaknya menerima keluhan dari masyarakat terkait persoalan infrastruktur yang tidak sesuai perencanaan.
“Estimasi eksepsi masyarakat, bahwa pembangunan infrastruktur akan makin baik.”
“Nyatanya, ada beberapa pekerjaan program pemerintah yang baru beberapa bulan sudah hancur, tentunya ini menjadi bahan evaluasi bersama,” sebutnya. dede ihsan
