BERITA SUMEDANG, ruber.id – Berkat kerja sama yang kompak, Pemkab Sumedang kini menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yamg mendapatkan nilai SAKIP B.
Kinerja Pemkab Sumedang ini, tentunya pantas mendapatkan acungan jempol.
Apresiasi dan penghargaan atas capaian tersebut diserahkan oleh Menteri PANRB Syafruddin, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018. Atau SAKIP Award 2018 di Bandung, Senin (28/1/2019).
Nilai SAKIP Sumedang tahun 2018 yang diserahkan tahun 2019 mencapai 60.98 atau naik 12.40 poin dari tahun sebelumnya sebesar 48.58.
“ni adalah hasil kerja sama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang yang didukung oleh DPRD dan masyarakat Sumedang.”
“Karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas capaian yang membanggakan ini.”
“Termasuk kepada pemerintahan sebelumnya,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Menurutnya, capaian nilai SAKIP B ini menyiratkan makna bahwa tata kelola birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sumedang sudah lebih efisien dengan peningkatan efisiensi sebesar 20%.
“Berdasarkan analisis BPKP, setiap instansi yang mendapatkan nilai SAKIP C berpotensi terjadi pemborosan 30%.”
“Sedangkan apabila nilainya B, potensi pemborosannya sebesar 10 %. Artinya, kita sudah melakukan efisiensi anggaran sebesar 20%,” ungkapnya.
Dony pun, berpesan kepada jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Sumedang untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
“Saya instruksikan kepada sekda, para kepala SKPD dan para camat agar segera hijrah dari zona nyaman ke zona kompetitif dengan memacu akuntabilitas kinerja.”
ulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, laporan kinerja, sampai dengan pencapaian kinerja.”
“Target kita tahun depan minimal mendapatkan BB. Tapi kita harus berusaha untuk mendapatkan A. Artinya tata kelola APBD Sumedang lebih akuntabel, serta makin efektif dan efisien,” ungkap Dony.
Dony juga berharap, Kabupaten Sumedang ke depan menjadi role model dalam reformasi birokrasi, termasuk dalam akuntabilitas kinerja.
“Saya minta saudara sekda sebagai pejabat berwenang agar segera mengambil langkah taktis dan mengkoordinasikan akselerasi pelaksanaannya. Sumedang harus menjadi role model nasional reformasi birokrasi,” ucapnya.***
