BERITA SUMEDANG, ruber.id – Sekitar 80% pejabat pengadaan di Kabupaten Sumedang mengundurkan diri dari jabatannya.
Salah satu aksi yang dilakukannya, yaitu dengan mengembalikan sertifikat ahli pengadaan nasional.
Hal itu disinyalir karena tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap para pejabat pengadaan di Sumedang.
“Iya, tidak ada jaminan keamanan dari bupati. Kalau dulu kan pejabat keadaan itu fungsional, jadi di bawah kementerian langsung.”
“Kalau sekarang kan tidak, jadi ada intervensi aja,” kata salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Ketika dikonfirmasi kepada Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, pihaknya belum mengetahui adanya kejadian seperti itu.
“Saya belum mendengar masalah itu dan saya juga tidak tahu atas dasar apa mereka mundur. Apakah karena sudah jenuh atau apa.”
“Tapi kan masih banyak pejabat Sumedanglain yang bisa menggantikannya,” ujarnya kepada ruber baru-baru ini.
Menurut Erwan, proses pengunduran diri yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pengadaan tentunya akan berjalan panjang.
“Mereka tidak bisa seenaknya saja mengundurkan diri. Untuk ke arah sana itu panjang juga. Tidak mungkin setiap ada yang memgundurkan diri kita langsung ACC,” tuturnya.
Erwan juga menegaskan, seharusnya para pejabat pengadaan tersebut tidak perlu takut dalam melakukan sebuah pekerjaan.
“Kalau semua prosedur diikuti, kenapa mesti takut. Justru berarti kalau itu ditakuti, selama ini mungkin banyak prosedur yang nggak diikuti,” katanya.
Respons Legislator Sumedang
Sementara itu, Sekretaris Komisi 4 DPRD Sumedang Mulya Suryadi menyayangkan adanya kejadian seperti itu.
“Lalu bagaimana dengan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumedang? Itu mungkin akan terganggu dengan pengunduran diri mereka,” sebutnya.
Walaupun ada kebijakan dari bupati untuk mengambil dari daerah lain, Mulya tetap merasa kecewa dengan langkah yang diambil oleh sejumlah pejabat Sumedang tersebut.
“Dulu banyak orang di sini yang menginginkan punya sertifikasi pengadaan. Tapi setelah mereka memiliki sertifikat malah pada mundur.”
“Apakah kita harus mengambil dari orang luar lagi, sementara di Sumedang kan banyak yang sudah memiliki sertifikat itu,” bebernya.
Melihat kondisi tersebut, Mulya meminta agar pemerintah daerah segera merespons kejadian tersebut dan membuat sebuah solusi.
“Harus segera ditanggapi, karena di tahun anggaran 2019 ini para pejabat Sumedang pengadaan ini harus segera bekerja. Kan pembangunan di Sumedang ini juga harus tetap berjalan,” tuturnya.
