Kelompok Pegawai yang Berhak Terima THR

Kelompok Pegawai yang Berhak Terima THR

BERITA NASIONAL, ruber.idMenjelang Lebaran, semua pekerja mulai dari pegawai negeri sipil hingga karyawan swasta pastinya menunggu-menunggu Tunjangan Hari Raya (THR).

Nah, pegawai mana sajakah yang berhak menerima THR?

Melansir dari laman detikcom, ketentuan tentang kelompok pegawai. Yang mendapatkan THR masih tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang membenarkannya.

Haiyani menyebutkan, meskipun peraturan tersebut sudah ada tahun 2016, namun masih tetap berlaku.

Aturan tersebut masih menjadi acuan sebagai pemberian THR.

“Iya, aturan itu masih kita gunakan,” ujar Haiyani, Minggu (12/5/2019).

Dalam Pasal 2 ayat 1 ketentuan itu bahwa, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan. Kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Baca juga:  Tips Menjaga Kesehatan di Masa Lebaran

THR juga berhak bagi pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha. Berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Lalu, bagaimana ceritanya jika pengusaha tidak memberikan THR? Apa yang harus kita lakukan?

Menurut Haiyani, pegawai yang tidak menerima THR dari perusahaannya bisa melapor.

Laporan bisa pekerja sampaikan pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di daerah masing-masing.

Atau bisa juga dengan mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

“Lapor ke Disnaker setempat, ya. Mereka akan membuka posko-posko. Atau bisa juga langsung ke Kemenaker, akan buka posko,” kata Haiyani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016. Pengusaha ataupun perusahaan wajib membayar THR pada pegawainya.

Sedangkan waktu pemberian THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 4.

Baca juga:  Menaker Minta Pengusaha Bayar THR Lebaran Tepat Waktu, Telat? Ini Dendanya

Jika tidak sesuai dengan waktu tersebut, maka akan mendapat sanksi.

Sanksi ini ada dalam Bab IV pasal 10 ayat 1. Yang menjelaskan bahwa, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan. Kepada pekerja/buruh sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 4, akan dapat denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan.

Sedangkan ayat 2 pasal tersebut menjelaskan bahwa, pengenaan denda sebagaimana pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan. Kepada pekerja/buruh. Penulis/Editor: Arsip ruber.id/detikcom