29.4 C
Indonesia
Minggu, September 26, 2021
spot_img

Wajib Tahu, Inilah Kelompok Pegawai yang Berhak Terima THR

ruber – Menjelang Lebaran, semua pekerja mulai dari pegawai negeri sipil hingga karyawan swasta pastilah menunggu  menunggu Tunjangan Hari Raya (THR).

Nah, pegawai mana sajakah yang berhak menerima THR?

Dilansir dari laman detik.com, ketentuan tentang kelompok pegawai yang mendapatkan THR masih tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang.

Haiyani menyebutkan, meskipun peraturan tersebut dibuat tahun 2016, namun masih tetap berlaku, dan masih digunakan sebagai acuan pemberian THR.

“Iya, aturan itu masih digunakan,” ujar Haiyani, Ahad (12/5/2019).

BACA JUGA:  Sepekan Usai Lebaran, Covid-19 di Sumedang Tembus 4.035 Kasus

Dalam pasal 2 ayat 1 ketentuan itu disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

BACA JUGA:  Sepekan Usai Lebaran, Covid-19 di Sumedang Tembus 4.035 Kasus

THR juga diberikan kepada pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Lalu, bagaimana ceritanya jika pengusaha tidak memberikan THR? Apa yang harus dilakukan?

Menurut Haiyani, pegawai yang tidak menerima THR dari perusahaannya bisa melapor pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di daerah masing-masing. Bisa juga dengan mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

“Lapor ke Disnaker setempat, ya. Mereka akan membuka posko-posko. Atau bisa juga langsung ke Kemenaker,  (kami) akan buka posko,” kata Haiyani.

BACA JUGA:  Maksa Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, ASN di Sumedang Bakal Disanksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016, pengusaha ataupun perusahaan diwajibkan membayar THR pada pegawainya.

Sedangkan waktu pemberian THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, sesuai Pasal 5 ayat 4. Jika tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan mendapat sanksi.

BACA JUGA:  Maksimalkan Kebutuhan RSUD, Pegawai Puskesmas di Pangandaran Berkurang

Sanksi ini diatur dalam Bab IV pasal 10 ayat 1, yang menjelaskan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat 4, dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan.

Sedangkan ayat 2 pasal tersebut menjelaskan bahwa pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. red

BACA JUGA:  Pantau Harga Sembako di Pasar Parakanmuncang Sumedang, Gubernur Emil: Warga Jangan Belanja Berlebihan

SUMBER: detik.com

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles