Minggu, 27 Sep 2020

Terbitkan Dua Surat Edaran, Mendagri Minta Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran

Baca Juga

Tiga Korban Tertimbun Longsor di Bogor Belum Ditemukan, Basarnas Gunakan Ground Panatrating Radar

BOGOR, ruber.id -- Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian tiga korban tertimbun longsor paskabencana yang menerjang Bogor, Jawa Barat, pada 1 Januari 2020,...

Soal Penanganan Limbah Medis di Pangandaran, Dinkes Sanggah Pernyataan DLHK

PANGANDARAN, ruber - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangandaran menyanggah pernyataan yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang menyebut mayoritas puskesmas dan klinik...

Baznas Serahkan Santunan Kepada Tiga Ahli Waris KPPS yang Meninggal Dunia di Pemilu 2019 Lalu

Baznas Serahkan Santunan Kepada Tiga Ahli Waris KPPS yang Meninggal Dunia di Pemilu 2019 Lalu

Akses Menuju Dieng Dijuluki Tol Kayangan, Pemkab Banjarnegara Jajaki Potensi Pariwisata

BANJARNEGARA, ruber.id - Akses menuju dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dari Pantura kini makin mudah. Terutama setelah...

BINGKISAN Lebaran. net/ruang berita

ruber– Guna mencegah tindak pidana gratifikasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran berisi instruksi pada kepala dan pejabat daerah untuk menolak pemberian bingkisan Lebaran yang ada kaitannya dengan jabatan mereka.

Dilansir antaranews.com, Tjahjo Kumolo meminta pada seluruh ASN maupun Anggota DPRD untuk menolak gratifikasi baik berupa uang maupun bingkisan lebaran dan fasilitas Lebaran lainnya.

“Termasuk juga pemberian lain yang berkenaan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban maupun tugasnya,” sebut dia, Jumat (17/5/2019).

 

 

Menurutnya, jika ada pemberian berupa makanan yang mudah kadaluarsa, sebaiknya bingkisan tersebut dijadikan sebagai bantuan yang diserahkan pada lembaga sosial.

“Penyerahan bantuan itu harus dilaporkan pada Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG masing-masing pemda, dilengkapi penjelasan dan dokumentasi penerimaan,” ungkapnya.

“Selanjutnya, UPG wajib melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi pada KPK dalam waktu 30  hari kerja, sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” tambahnya lagi.

Selain itu, Mendagri juga menegaskan agar kepala dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

Pejabat daerah juga tidak diperkenankan menggunakan mobil dinas dan fasilitas kedinasan lain untuk mudik maupun keperluan pribadi selama libur Lebaran.

Memperkuat instruksi tersebut, Mendagri menerbitkan dua surat edaran, yakni SE Nomor 003.2/3975/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta SE Nomor 003.2/3976/SJ tertanggal 16 Mei 2019, ditujukan pada Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota. red

 

SUMBER: Antaranews.com

Komentar

loading...

Artikel Terbaru

Kasus Positif COVID-19 Kabupaten Tasik Tambah 15 Orang dalam Sepekan

BERITA TASIKMALAYA, ruber.id - Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Sebelumnya, kasus konfirmasi COVID-19...

30 Pasien Positif COVID-19 Sumedang Masih Jalani Perawatan

BERITA SUMEDANG, ruber.id - Kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat masih terus bertambah. Hingga Sabtu (26/9/2020) total...

Kasus Konfirmasi COVID-19 Kota Tasikmalaya Melonjak, 7 Pasien Meninggal

BERITA TASIKMALAYA, ruber.id - Kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terus melonjak, dalam sepekan terakhir. Selain itu,...

Jadwal Serie A: Inter vs Fiorentina, Roma vs Juventus

BERITA SPORTS, ruber.id - Laga perdana Inter Milan di Liga Italia Serie A akan berlangsung di San Siro, Minggu (26/9/2020) dini hari...

Perda APBD 2021 Pangandaran Disahkan

BERITA PANGANDARAN, ruber.id - Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanjaan Daerah (APBD) tahun 2021 Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat resmi disahkan.