PANGANDARAN, ruber — Sekitar 4.000 Kartu Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Pangandaran masih bermasalah.
Penyebabnya, data KPM tersebut mengalami berbagai kendala. Di antaranya mengalami data ganda, meninggal dunia tapi tidak ada ahli warisnya dan lain-lain.
BACA JUGA: Polemik Antara Promosi Wisata dengan Informasi Bencana di Pangandaran
Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangandaran Isa Ismail mengatakan, kuota penerima BPNT di Kabupaten Pangandaran mencapai 33.806 Kartu Keluarga (KK), sedangkan yang baru terealisasi di bawah angka tersebut.
“Ini menjadi fokus kami ke depan untuk segera memperbaikinya. Kami akan melakukan verifikasi atau pemutakhiran data dalam kurun waktu dua minggu ini agar pemenuhan kuota bisa terpenuhi. Data tersebut bersumber dari kemensos,” ucapnya kepada ruber usai melakukan evaluasi penyaluran Program BPNT tahun 2018 dengan Pemda Pangandaran di Aula Sekretariat Daerah, Selasa (8/1/2019).
Isa menuturkan, salah satu kendala bagi penerima kartu yang sudah meninggal dunia, dikarenakan tidak ada yang menggantinya, yaitu ahli waris.
“Maka dari itu, kami akan mengembalikannya dulu ke pusat, nanti dicarikan dulu penggantinya,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, evaluasi dilakukan sebagai upaya penyaluran bantuan agar tepat saran.
Selain itu, kata Jeje, evaluasi itu juga sangat penting, karena menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.
“Terkait beras yang disalurkan kepada penerima BPNT adalah beras premium. Dan itu didistribusikan dari para petani langsung, tidak melalui Bulog lagi. Kami juga akan memantau dan terus mengecek harga beras,” tegasnya. dede ihsan
