Rekrutmen PPPK 2019 Bakal Digelar Lebih Dulu, Apa Sih Bedanya dengan PNS?

  • Bagikan

ruber – Berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2019 akan digelar lebih awal dibanding CPNS 2019.

Menpan RB Syafruddin menyebut rekrutmen PPPK 2019 akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2019.

Sedangkan rekrutmen CPNS 2019 akan dilaksanakan Oktober 2019.

Pemerintah membutuhkan tenaga PPPK sebanyak 168.636 orang. Secara detail, angka tersebut terbagi menjadi 23.212 posisi untuk PPPK di pemerintah pusat, dan 145.424 untuk tingkat pemerintah daerah.

Dikutip dari Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ini perbedaan PPPK dan PNS.

  1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PNS

Pasal 6 menjelaskan bahwa Pegawai ASN terdiri dari, PNS, dan PPPK. Pasal ini merinci ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPPK. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS.

Hal itu tercantum pada Pasal 99, pertama PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

Jika ingin menjadi PNS, PPPK wajib mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS.

  1. Status PNS Tetap, sedangkan P3K Kontrak

Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

PPPK menurut Pasal 6 huruf b, merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

  1. PNS dapat Fasilitas, PPPK Tidak

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.

Pasal 21, PNS berhak memperoleh:

  1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
  2. cuti;
  3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
  4. perlindungan; dan
  5. pengembangan kompetensi.

Merujuk pada Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:

  1. gaji dan tunjangan;
  2. cuti;
  3. perlindungan; dan
  4. pengembangan kompetensi.

Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Masa Kerja PNS sampai Pensiun, P3K Hanya Setahun & Bisa Diperpanjang

Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c:

  1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.
  2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
  3. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:

  1. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
  2. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
Foto: ILUSTRASI. net/ruang berita

SUMBER: Tribunnews.com

  • Bagikan